1. Pertumbuhan Ekonomi
Apapun pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin
atau nyaris miskin, impliaksinya hanya satu: kenaikan harga kebutuhan
pokok.”Belum karuan naik aja, sudah pada naik semua, sembako dan lain-lain.
Orang gaji naik cuma 10-20% ini malah lebih,” protes Suryati, seorang buruh
anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, FSPMI asal Bekasi,
yang pekan lalu turut berdemo ke depan Istana Merdeka. Buruh lain, seperti
Freddy yang datang dari Pasar Minggu, kurang lebih mengeluhkan hal yang
sama.”Enggak mungkin dalam kondisi begini naikin harga BBM, karena gaji buruh
juga belum mencukupi.” Sebaliknya menurut pemerintah, tak mungkin kas negara
terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi
terbengkalai. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,
tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur
Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot
dana paling besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu belum termasuk subsidi listrik
yang berjumlah Rp90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011
mencapai Rp255 triliun. Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari
angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali.
Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada
hitungan Rp69 triliun kemudian membesar menjadi Rp82,4 triliun. Hal sama
terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp96 triliun kemudian bengkak
menjadi hampir dua kali, yakni Rp165,2 triliun. Akibatnya kesempatan
berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk
kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi BBM,
menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur, meski
belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya.
Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak
adil bagi kelompok miskin. “Katanya subsidi untuk kaum miskin. Padahal pengertian
miskin menurut BPS kan mereka yang tak mungkin punya motor atau mobil, karena
pendapatannya hanya Rp300 ribu (per bulan),”tegas Enny. Pengurangan subsidi
BBM, menurut Enny, bisa lebih tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada
pembangunan infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan lain
2. INFLASI lebih tinggi
Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan, pemerintah harus mewaspadai
risiko melambungnya inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia
memperkirakan, kenaikan harga BBM pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan
memicu tingkat inflasi nasional menjadi 6,5 persen pada tahun ini. ”Jika
kenaikan BBM berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan
bertambah sekitar 1 hingga 2 persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi
sekitar 6,5 persen,” kata Aviliani di Jakarta, Minggu (26/2). Badan Pusat
Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun kalender
2011 mencapai 3,79 persen. Bank Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM
dinaikan pada kisaran Rp 500 hingga Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi
lebih dari 5,5 persen. Diakui Aviliani, pemerintah tidak memiliki pilihan
kecuali menaikan harga BBM akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal
itu terutama setelah Iran menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak
sempat mencapai 115 dolar AS per barel. Menurut dia, inflasi akibat kenaikan
harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak asalkan rupiah tetap pada kisaran RP
8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat
tetap tinggi. “Karena kecenderungan masyarakat Indonesia ketika rupiah menguat,
maka konsumsi akan meningkat juga,” ujar Aviliani yang juga Sekretaris Komite
Ekonomi Nasional ini. Dengan tingkat konsumsi yang tetap tinggi, maka
pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tetap terjaga di kisaran 6 persen pada
tahun ini. Sebabnya, sekitar 64 persen angka pertumbuhan nasional ditopang dari
konsumsi.
Aviliani mengatakan, kenaikan harga BBM senilai Rp 2.000
per liter dari harga sekarang akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 26
triliun dengan inflasi tinggi. Dia melihat guna menekan inflasi tersebut maka
pelarangan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi
dinilai lebih kecil risiko inflasinya dibanding kenaikan harga BBM untuk semua
kendaraan. “Kalau untuk kenaikan harga BBM, berat. Kenaikan harga akan
mendorong inflasi dan berimbas pada masyarakat. Paling signifikan adalah mobil
pribadi tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Inflasinya tidak akan sebesar
kenaikan harga BBM, dan dana penghematannya lebih besar,” kata Aviliani.
Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus segera
menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya
harga minyak dunia. Dia menjelaskan, krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa
dan Amerika, serta ketengangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi
ekspor minyak Iran menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia.
“Kenaikan BBM Rp 1.500 per liter, akan menjadi kebijakan yang paling realistis,”
ujar Kurtubi. Dia memperkirakan, harga minyak dunia akan menembus 120 dolar AS
per barel untuk Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika Selat Hortmutz
ditutup akan mencapai 120 dolar AS hingga 130 dolar AS per barel. “Harga ICP
tidak akan berhenti di angka 120-130 dolar AS per barel, meksipun Selat
Hortmuzt tidak ditutup,” katanya. Jika harga BBM jadi dinaikkan, Kurtubi
mengingatkan agar pemerintah segera menyampaikan perubahan APBN-P kepada DPR,
mengingat UU APBN 2012 melarang kenaikan harga.
3. Dampak terhadap Buruh
Pengaruh kenaikan harga BBM akan sangat terasa untuk para buruh
nasional. "Kenaikan BBM akan sangat dirasakan oleh kalangan buruh nasional
kita, perjuangan mereka kemarin untuk menaikkan upah minimumnya terasa
sia-sia," ujar anggota komisi IX DPR RI Herlini Amran. Legislator Partai
Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, daya beli buruh yang diharapkan naik pasca
kenaikan UMK kemarin, seperti tercabik-cabik akibat kenaikan harga BBM.
Apalagi, 46 Komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik
nominal harganya. "Contoh sederhana, harga sandang, pangan, sewa kamar
pasti dan lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen KHL untuk
menyesuaikan harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun," katanya.
Kenaikan harga BBM juga dapat berakibat naiknya biaya produksi
yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya
produksi tersebut kepada pekerja, seperti menunda pembayaran gaji, memotong
gaji atau mengurangi jumlah pekerja. Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini
meminta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertras) untuk
mengimbau Apindo agar tidak melakukan hal-hal tersebut kepada karyawannya,
akibat dampak kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor Industri. Herlini
meminta pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dampak dari kenaikan harga BBM yang
nyata-nyatanya berdampak luas pada masyarakat kelas menengah kebawah seperti
kalangan buruh ini. "Jelang kenaikan BBM ini saja, harga obat generik
ditetapkan naik 6 sampai 9 persen oleh Kemenkes, salah satu alasannya adalah
akibat kenaikan harga BBM," ujarnya.
Masih ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain
menaikkan harga BBM bila Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi
yang paling mudah. Seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet
ketat untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan
pajak agar tidak bocor dan lain-lainnya. "Asal ada good will saja dari
pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM," ujarnya.
4. Pengangguran
Dampak kenaikan harga bahan bakar ini terhadap aktivitas ekonomi
dikenal dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp
6.000/ liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga
bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang
dan jasa. Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan
masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan sangat mungkin
terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan
harga BBM. Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk
domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia.
Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan
masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka
pengangguran. Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah
program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak
sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM. Program bantuan tersebut bersifat
konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat
memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru akan
menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat.
5. Neraca Pembayaran
Bank Indonesia mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak karena
jika tidak dilakukan turut memperbesar defisit neraca pembayaran akibat
pembengkakan konsumsi komoditas itu.Satu sisi, dampak dari kebijakan menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM) bakal mendorong inflasi di atas target apabila
kenaikan di atas Rp1.000 per liter. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution
mengatakan setiap kebijakan pasti ada dampak yang harus ditanggung. Namun, ada
dampak positif juga yang diperoleh dari kenaikan harga BBM, karena mengurangi
subsidi dan konsumsi masyarakat. “Sebetulnya terus terang situasi kalau tidak
dilakukan kenaikan harga, bukan hanya APBN kesulitan. Neraca pembayaran kita
pun kesulitan. Mulai tengah tahun lalu neraca migas kita defisit. Padahal dari
50 tahun lalu surplus,” ujarnya. Dia mengutarakan total ekspor migas nasional
dibandingkan dengan impor jauh lebih besar impornya. Hal itu, lanjutnya, turut
memperketat transaksi berjalan dari neraca pembayaran.
Pengaruh
Kenaikan Harga BBM Terhadap Perekonomian Indonesia
1. Pertumbuhan Ekonomi
Apapun pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin
atau nyaris miskin, impliaksinya hanya satu: kenaikan harga kebutuhan
pokok.”Belum karuan naik aja, sudah pada naik semua, sembako dan lain-lain.
Orang gaji naik cuma 10-20% ini malah lebih,” protes Suryati, seorang buruh
anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, FSPMI asal Bekasi,
yang pekan lalu turut berdemo ke depan Istana Merdeka. Buruh lain, seperti
Freddy yang datang dari Pasar Minggu, kurang lebih mengeluhkan hal yang
sama.”Enggak mungkin dalam kondisi begini naikin harga BBM, karena gaji buruh
juga belum mencukupi.” Sebaliknya menurut pemerintah, tak mungkin kas negara
terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi
terbengkalai. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,
tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur
Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot
dana paling besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu belum termasuk subsidi listrik
yang berjumlah Rp90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011
mencapai Rp255 triliun. Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari
angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali.
Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada
hitungan Rp69 triliun kemudian membesar menjadi Rp82,4 triliun. Hal sama
terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp96 triliun kemudian bengkak
menjadi hampir dua kali, yakni Rp165,2 triliun. Akibatnya kesempatan
berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk
kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi BBM,
menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur, meski
belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya.
Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak
adil bagi kelompok miskin. “Katanya subsidi untuk kaum miskin. Padahal
pengertian miskin menurut BPS kan mereka yang tak mungkin punya motor atau
mobil, karena pendapatannya hanya Rp300 ribu (per bulan),”tegas Enny.
Pengurangan subsidi BBM, menurut Enny, bisa lebih tepat sasaran kalau kemudian
diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan
lain
2. INFLASI lebih tinggi
Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan, pemerintah harus mewaspadai
risiko melambungnya inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia
memperkirakan, kenaikan harga BBM pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan
memicu tingkat inflasi nasional menjadi 6,5 persen pada tahun ini. ”Jika
kenaikan BBM berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan
bertambah sekitar 1 hingga 2 persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi
sekitar 6,5 persen,” kata Aviliani di Jakarta, Minggu (26/2). Badan Pusat
Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun kalender
2011 mencapai 3,79 persen. Bank Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM
dinaikan pada kisaran Rp 500 hingga Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi
lebih dari 5,5 persen. Diakui Aviliani, pemerintah tidak memiliki pilihan
kecuali menaikan harga BBM akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal
itu terutama setelah Iran menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak
sempat mencapai 115 dolar AS per barel. Menurut dia, inflasi akibat kenaikan
harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak asalkan rupiah tetap pada kisaran RP
8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat
tetap tinggi. “Karena kecenderungan masyarakat Indonesia ketika rupiah menguat,
maka konsumsi akan meningkat juga,” ujar Aviliani yang juga Sekretaris Komite
Ekonomi Nasional ini. Dengan tingkat konsumsi yang tetap tinggi, maka
pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tetap terjaga di kisaran 6 persen pada
tahun ini. Sebabnya, sekitar 64 persen angka pertumbuhan nasional ditopang dari
konsumsi.
Aviliani mengatakan, kenaikan harga BBM senilai Rp 2.000
per liter dari harga sekarang akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 26
triliun dengan inflasi tinggi. Dia melihat guna menekan inflasi tersebut maka
pelarangan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi
dinilai lebih kecil risiko inflasinya dibanding kenaikan harga BBM untuk semua
kendaraan. “Kalau untuk kenaikan harga BBM, berat. Kenaikan harga akan
mendorong inflasi dan berimbas pada masyarakat. Paling signifikan adalah mobil
pribadi tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Inflasinya tidak akan sebesar
kenaikan harga BBM, dan dana penghematannya lebih besar,” kata Aviliani.
Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus segera
menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya
harga minyak dunia. Dia menjelaskan, krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa
dan Amerika, serta ketengangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi
ekspor minyak Iran menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia.
“Kenaikan BBM Rp 1.500 per liter, akan menjadi kebijakan yang paling
realistis,” ujar Kurtubi. Dia memperkirakan, harga minyak dunia akan menembus
120 dolar AS per barel untuk Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika Selat
Hortmutz ditutup akan mencapai 120 dolar AS hingga 130 dolar AS per barel.
“Harga ICP tidak akan berhenti di angka 120-130 dolar AS per barel, meksipun
Selat Hortmuzt tidak ditutup,” katanya. Jika harga BBM jadi dinaikkan, Kurtubi
mengingatkan agar pemerintah segera menyampaikan perubahan APBN-P kepada DPR,
mengingat UU APBN 2012 melarang kenaikan harga.
3. Dampak terhadap Buruh
Pengaruh kenaikan harga BBM akan sangat terasa untuk para buruh
nasional. "Kenaikan BBM akan sangat dirasakan oleh kalangan buruh nasional
kita, perjuangan mereka kemarin untuk menaikkan upah minimumnya terasa
sia-sia," ujar anggota komisi IX DPR RI Herlini Amran. Legislator Partai
Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, daya beli buruh yang diharapkan naik pasca
kenaikan UMK kemarin, seperti tercabik-cabik akibat kenaikan harga BBM.
Apalagi, 46 Komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik nominal
harganya. "Contoh sederhana, harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan
lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen KHL untuk menyesuaikan
harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun," katanya.
Kenaikan harga BBM juga dapat berakibat naiknya biaya produksi
yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya
produksi tersebut kepada pekerja, seperti menunda pembayaran gaji, memotong
gaji atau mengurangi jumlah pekerja. Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini meminta
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertras) untuk mengimbau Apindo
agar tidak melakukan hal-hal tersebut kepada karyawannya, akibat dampak
kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor Industri. Herlini meminta
pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dampak dari kenaikan harga BBM yang
nyata-nyatanya berdampak luas pada masyarakat kelas menengah kebawah seperti
kalangan buruh ini. "Jelang kenaikan BBM ini saja, harga obat generik
ditetapkan naik 6 sampai 9 persen oleh Kemenkes, salah satu alasannya adalah
akibat kenaikan harga BBM," ujarnya.
Masih ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain
menaikkan harga BBM bila Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi
yang paling mudah. Seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet
ketat untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan
pajak agar tidak bocor dan lain-lainnya. "Asal ada good will saja dari
pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM," ujarnya.
4. Pengangguran
Dampak kenaikan harga bahan bakar ini terhadap aktivitas ekonomi
dikenal dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp
6.000/ liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga
bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang
dan jasa. Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan
masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan sangat mungkin
terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan
harga BBM. Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk
domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia.
Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan
masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka
pengangguran. Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah
program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak
sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM. Program bantuan tersebut bersifat
konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat
memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru akan
menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat.
5. Neraca Pembayaran
Bank Indonesia mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak karena
jika tidak dilakukan turut memperbesar defisit neraca pembayaran akibat
pembengkakan konsumsi komoditas itu.Satu sisi, dampak dari kebijakan menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM) bakal mendorong inflasi di atas target apabila
kenaikan di atas Rp1.000 per liter. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution
mengatakan setiap kebijakan pasti ada dampak yang harus ditanggung. Namun, ada
dampak positif juga yang diperoleh dari kenaikan harga BBM, karena mengurangi
subsidi dan konsumsi masyarakat. “Sebetulnya terus terang situasi kalau tidak
dilakukan kenaikan harga, bukan hanya APBN kesulitan. Neraca pembayaran kita
pun kesulitan. Mulai tengah tahun lalu neraca migas kita defisit. Padahal dari
50 tahun lalu surplus,” ujarnya. Dia mengutarakan total ekspor migas nasional
dibandingkan dengan impor jauh lebih besar impornya. Hal itu, lanjutnya, turut
memperketat transaksi berjalan dari neraca pembayaran.