Kalau membaca judul tulisan ini, seakan nasib rakyat itu sangat tergantung dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan memang demikianlah seharusnya. Nasib rakyat Indonesia ini memang tergantung dengan baik atau buruknya kinerja DPR. Kenapa saya katakan demikian, karena DPR adalah wakil rakyat di pemerintahan, wakil rakyat yang memikirkan nasib dan masa depan serta kesejahteraan rakyatnya.
Secara fungsional, DPR mengontroldan mengawasi setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, DPR juga merancang setiap undang-undang yang isinya selalu memikirkan kepentigan rakyat, bukan kepentingan Pemerintah, dan mengawasi penerapan Undang-undang tersebut, jika ada yang tidak sesuai, maka DPR lah yang terlebih dahulu menentangnya, dengan demikian rakyat tidak perlu turun kejalan untuk menghadapi kebijakan pemerintah.
Kalau semua ini berjalan sesuai dengan semestinya, tentunya tidak perlu lagi rakyat mengencangkan urat lehernya untuk berteriak melawan kebijakan pemerintah, dan tidak mungkin ada parlemen dijalanan. Masalahnya sekarang ini, DPR lebih merasa sebagai aparatur pemerintah ketimbang memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat, banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat pun di setujui oleh DPR, banyak Rancangan Undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan hajat hidup rakyat banyak pun di sahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.
Jadi kalau rakyat tidak tersejahterakan oleh pemerintah itu semua karena DPR tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, karena DPR sudah merasa cukup tersejahterakan oleh pemerintah, sehingga DPR tidak perlu lagi memikirkan rakyat yang diwakilinya.
Maka saya katakan, kalau DPR berfungsi, maka rakyat akan sejahtera, karena DPR senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyatnya, DPR selalu mengawasi setiap kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyatnya, tapi ketika DPR sudah disejahterakan oleh pemerintah dengan segala fasilitas yang ada, sayangnya DPR menjadi lupa dengan rakyat yang diwakilinya.
Munculnya demo dan parlemen jalanan setiap hari, baik di ibu kota maupun di daerah, itu semua karena tidak terwakilinya aspirasi rakyat oleh DPR, DPR lebih merasa sebagai bagian dari pemerintah, bukanlah lembaga pengawas pemerintah. Kalau saja DPR itu keberadaannya efektif, maka semua mekanisme penyelenggaraan pemerintah akan terkontrol dengan baik oleh DPR, tidak akan ada penyalahgunaan anggaran pemerintah, tapi masalahnya sekarang ini DPR pun sudah berkonspirasi dengan pemerintah dalam menjarah keuangan negara.
Sekali lagi saya katakan, rakyat bisa tersejahterakan kalau DPR benar-benar menjalankan semua fungsinya, mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah, yang tidak sesuai dengan kepentingan Bangsa dan negara. DPR harus mampu melepaskan diri dari kepentingan pemerintah yang merugikan rakyatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar