Hubungan Antara Tingkat-Tingkat Dalam Pemerintahan

Mengenai hubungan diantara tingkat-tingkat dalam pemerintahan harus dibedakan diantara :

a. Hubungan Vertikal (Pengawasan, Kontrol)

Pengawasan dilaksanakan oleh badan-badan Pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Untuk pengawasan ada beberapa alasan, sbb:

1. Koordinasi: mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan, misalnya diantara kotapraja-kotapraja.

2. Pengawasan Kebijaksanaan: disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.

3. Pengawasan Kualitas: kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah.

4. Alasan-alasan Keuangan: peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah.

5. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus utnuk kepentingan dari seorang warga.

Beberapa bentuk pengawasan (kontrol):

1. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian.

2. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya.

3. Pengawasan Positif.

4. Kewajiban untuk memberi tahu.

5. Konsultasi dan Perundingan

6. Hak Banding Administratif

7. Dinas-Dinas Pemerintah yang didekonsentrasi

8. Keuangan

9. Perencanaan

10. Pengangkatan untuk Kepentingan Pemerintah Pusat

Aturan-aturan tentang pengawasan dalam Undang-Undang Tertulis, misalnya yang terwujud dalam tuntutan bahwa suatu persetujuan hanya dapat ditolak dengan alasan-alasan tertentu dalam yurisprudensi di negeri Belanda ditemukan asas-asas pemerintahan yang baik yang tertulis. Asas-asas yang penting, sbb:

- Asas Legalitas (pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan kewenangan menurut UU)

- Asas Pengawasan Terbatas (pengawasan yang dibatasi pada sasaran yang telah dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu diberikan)

- Asas Motivasi (pengawasan harus dapat mendukung keputusan yang diambil berdasarkan pengawasan dan keputusan yang harus dimotivasi kepada masyarakat luas)

- Beberapa asas tentang prosedur seperti asas kecermatan

- Asas Kepercayaan

b. Hubungan Horizontal (Kerjasama)

Banyak tugas pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan melalui jalan kerjasama. Ada beberapa negara yang dapat ditemukan adanya kemungkinan kerjasama yang sifatnya hukum pubik diantara para pejabat instansi berdasarkan UU. Undang-Undang ini terdiri dari tiga macam kerjasama, yaitu:

1. Fungsi yang dipusatkan

Beberapa wewenang dari kotapraja yang ikut ambil bagian, diserahkan/dikuasakan pada salah satu dari yang mengambil bagian, yaitu suatu kotapraja yang merupakan suatu sentrum(pemusatan) yang besar.

2. Badan/Lembaga untuk Bersama

Lembaga ini hanya memiliki wewenang untuk melaksanakan wewenang yang sifatnya hukum publik.

3. Badan Hukum Untuk Bersama

Suatu badan hukum menurut undang-undang hukum perdata dengan adanya lembaga-lembaga yang bersifat hukum pub

Sumber:http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2200992-hubungan-antara-tingkat-tingkat-dalam/#ixzz1yXlNTs00