BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Wilayah pesisir dan lautan memiliki arti strategis karena merupakan wilayah
peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya
alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun, karakteristik laut
tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan
pemerintah yang sektoral dan bias daratan, akhirnya menjadikan lautan sebagai
kolam sampah raksasa. Dari sisi social ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih
terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai
jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia. Kekayaan
sumber daya laut tersebut menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk
memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi
pemanfaatannya.
Bila dibandingkan dengan kelompok pelaku ekonomi lainnya, kelompok ekonomi
yang mengalami kondisi keterasingan dari dinamika perekonomian nasiaonal lebih
parah terjadi pada kelompok nelayan. Hal ini banyak bersumber dari sifat dasar
arena aktifitas yang dimiliki yang tidak memiliki dukungan perangkat hokum yang
memadai, seperti tidak dimungkinkannya pemilikan laut atau kawasan pantai
sebagai asset produksi, kebutuhan investasi yang relatif besar dan beresiko
tinggi, serta luas pemasaran yang cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan
local. Kondisi seperti ini mengakibatkan kelompok masyarakat nelayan cenderung
tertinggaljauh dibandingkan dengan kelompok lain yang bekerja didaratan.
Hal ini yang muncul di permukaan dalam hubungannya dengan peningkatan
kualitas hidup nelayan adalah keterdesakkan kelompokm masyarakat ini akibat
semakin intensifnya penetrasi nelayan asing terhadap sumber daya dan pasar
domestic. Pengusaha dalam bidang marine-bisnis nasional dengan modal besar
dengan jaringan pasar yang luas dan pemanfaatan teknologi yang hmpir mustahil
tersaingi oleh kelompok masyarakat nelayan nasional. Upaya perlindungan melalui
peraturan daerah dan peningkata kemandirian kelompok masyarakat ini merupakan agenda
yang mendesak untuk segera dise;esaikan sebagai bagian integral pengembangan
masyarakat nelayan.
Keseluruhan kecenderungan pembangunan tersebut melahirkan ketersaingan
kelompok yang tidak hanya nampak pada tingkat pendapatan yang dimiliki,
melainkam juga pada kualitas hidup, pola aktifitas ekonomi, skala dan jenis
output yang dihasilkan. Tentu saja pergantian generasi pada kelompok masyarakat
ini juga berlangsung secara marjinal dengan segala konsekwensi social yang
terbawa serta. Bila kieadaan seperti ini
berlanjut, maka investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya
kelautan, dan upaya pengembangan sumberdaya manusia makin bertambah mahal.
B. Pembangunan
Kualitas Manusia
Menurut Brian dan White dalam
Widodo, menyatakan ada 4aspek yang terkandung dalam pembangunan kualitas
manusia sebagai sebagai upaya peningkatan kapasitas mereka :
1. Pembangunan
harus memberikan penekanan pada kapasitas kepada apa yang harus dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan.
2. Pembangunan
harus menekankanpada pemerataan (equity) perhatian yang tidak merata pada
masyarakat, akan memecahkan masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka.
3. Pembangunan
mengandung arti pemberian kuasa dan wewenang yang lebih besar pada rakyat. Hal
pembangunan baru cukup bermanfaat bagi masyarakat bila mereka memiliki wewenang
yang sepadan. Pembangunan harus mengandung upaya peningkatan wewenang pada
kelompok masyarakat lemah. Koreksi terhadap keputusan-keputusan yang tidak adil
tentang alokasi hanya dapat dilakukan bila kelompok lemah ini mempunyai
wewenang yang sangat besar.
4. Pembangunan
mengandung kelangsungan perkembangan (sustainable) dan interdependensi di
antara Negara-negara dunia. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian
pembangunan, kendala sumber daya yang bterbatas dan langka akan menjadi
pertimbangan pertama dalam upaya peningkatan kapasitas.
Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidak
berdayaan individu dan masyarakat, mengatasi adanya perasaan inpotensial – emosional
dan sosial dalam menhadapai masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil
keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk
mengaktualisasikan diri. pemberdayaan
adalah peningkatan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar
aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpuh pada kemampuan dan perkembangan
individu dan masyarakat yang bersngkutan.
C.
Paradigma Pembangunan Kualitas Manusia
Menurut Widodo, untuk dapat memberdayakan sumberdaya manusia dapat
digunakan salah satu paradigma yang disebut dengan paradigma pembanguna yang
bertumpuh pada manusia.
Paradigma yang bertumpuh pada manusia ini, memberikan peran individu bukan
sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek (pelaku) yang menentukan
tujuan, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses menentukan hidup mereka.
Karenanya paradigma pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan rakyat sebagai
lawan bagi pembangunan yang berpihak pada produksi dan akumulasi.
Pokok pikiran dari paradigma pembangunan yang bertumpuh pada manusia,
dijadikan tumpuan dari pengelolaan sumber daya local yang disebut dengan
community based resources management (CBRM). CBRM merupakan sosok manajemen
pembangunan yang mencoba menjawab tantangan yaitu kemiskinan, memburuknya
lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat didalam proses
pembangunan yang menyangkut dirinya. CBRM merupakan mekanisme perencanaan “
people centered development” yang menekankan pada teknologi social learning,
dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk mengaktualisasikan diri (empowerment).
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Potensi Sumber Daya Pesisir dan
Lautan
Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam
pembangunan sejak Repelita VI rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan sampai awal
Repelita VI tersebut, pemerintah lebih memperhatikan eksploitas sumber daya
daratan, karena pada masa tersebut daratan mempunyai potensi yang sangat besar,
baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati, seperti hutan. Namun
setelah hutan ditebang habis sumber minyak dan gas baru sulit ditemukan
didaratan, maka pemerintah berpaling ke sektor kelautan.
Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.508
pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dan 5,8 juta kilometer laut atau
sebesar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Potensii tersebut tercermin
dengan besarnya keanekaragaman hayati. Potensi budidaya perikanan pantai dan
laut sentral pariwisata bahari.
Namun potensi kelautan yang besar tersebut baru dimanfaatkan sebagian
kecilnya saja. Sebagai contoh, potensi perikanan laut baru dimanfaatkan
sebersar 62% saja. Potensi perikanan pantai dan lautan juga baru dimanfaatkan
sebagian kecil saja. Demikian juga pariwisata bahari baru dimanfaatkan pada
pulau-pulau tertentu saja. Biota laut untuk pengembangan industri pangan,
kosmetik, dan farmasi baru sebagian kecil dimanfaatkan. Jasa perhubungan laut
antara pulau di tanah air maupun dengan negara-negara lain sebagian besar masih
didominasi oleh pelayaran asing. Sumber minyak dan gas buni dilaut sudah banyak
dimanfaatkan, namun baru sebagian kecil dari potensi yang ada.
B. Masalah
dan Isu Strategi
1.
Masalah
Ada beberapa masalah yang dilihat dari beberapa aspek yang dihadapi dalam
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu :
a. Aspek sosial
1. Masih lemahnya
kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir.
2. Masih kurangnya
keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif
dan diberdayakan dalam upaya berbagai pelestarian lingkungan serta dalam proses
pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.
b. Aspek ekonomi
a.
Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan modal, sarana produksi,
pengetahuan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan
pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.
b.
Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan
pengambilan keputusan oleh instansi-instansipemerintah daerah yang berkaitan
dengan pembangunan pesisir.
c. Aspek
ekologis
Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat
untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan memantapkan ekosistem pesisir, sehingga
terjadi banyak pengrusakan hutan bakau (magrove), tumbuh karang dalam jangka
waktu pendek.
d. Aspek
administratif
Masih
perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dan penyusunan
perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber
daya pesisir dan perairan karena selama ini masih terdapat banyak tumpang
tindih wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga pemerintah dan nono
pemerintah yang terkait.
2.
Isu Strategi
Disamping permasalahan-permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategi dalam
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut untuk kedepan, yaitu :
a.
Rendahnya sumber daya manusia terutama pada masyarakat bahari.
b.
Lemahnya kemampuan kelembangaan pada sektor pemerintah dan masyarakat.
c.
Belum dikelolahnya potensi sumber daya pesisir khususnya perikanan secara
optimal sebagai suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi yang besar
terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat
d.
Belum dikembangkan secara optimal potensi pariwisata sebagai salah satu
sektor andalan dalam pembangunan daerah.
e.
Kurang memadainya pembangunan diwilayah kepulauan baik pembangunan
prasarana sosial maupun prasarana fisik.
3.
Studi Kasus
- Kerusakan fisik habitat
ekosistem wilayah pesisir dan lautan Indonesia
Pada umumnya, kerusakan tumbuh karang yang ada pada wilayah Indonesia
disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat deskruktif, yaitu
penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun dan juga aktifitas penambangan
karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang
bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan lahan
atas.
- Pencemaran dan sedimentasi
Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada
saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang
termasuk kategori tingkat pencemaran yang tinggi adalah Provinsi Jawa Barat,
DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimatan Timur, Riau, Lampung, dan sulawesi Selatan. Kawasan dengan kategori
pencemaran sedang adalah Provinsi Kalimatntan Barat, Kalimantan Selatan, DI
Aceh, Jambi, Maluku, Sulawesi Utara. Sedangkan kawasan yang tingkat
pencemarannya rendah adalah Sulawesi Tenggara, Irian Jaya, Bengkulu.
Dari seluruh perairan di Indonesia, wilayah yang rentan terhadap pencemaran
yang diakibatkan oleh tumpahan minyak adalah selat malaka, selat makassar, dan
jalur-jalur yang dilalui kapal tangker. Posisi strategi tersebut disamping
memberikan manfaat secara ekonomi, dilain pihak juga mengundang resiko terhadap
bahaya kerugian dari segi ekologis. Kerugian secara ekologis tersebut berdampak
cukup luas baik secara ekonomis maupun sumber daya alam.
C. Skenario
Pengembangan kelompok Nelayan
Pengembangan kelompok nelayan tidak dapat hanya didekati dari sudut yang
sempit atau secara sektoral. Pengembangan suatu sistem yang didasari oleh
pendekatan pembangunan masyarakat, merupakan cara yang terbaik. Dalam hubunga
ini, pengembangan kualitas kelembangaan, kualitas sumber daya manusia, dan
infrastruktur penunjang dan atau pemanfaatan infrastruktur yang telah ada
kedalam skenario pengembangan, merupakan suatu pola pembangunan masyarakat yang
memerlukan perumusan permasalahan secara terintegrasi. Interaksi fungsional
keseluruhan variabel strategis tersebut diharapkan sanggup menciptakan proses
pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan yang dapat mempertahankan diri dan
terlindungi dari pola interaksi yang sehat dengan kelembagaan lain yang
sejenisnyadan atau yang terkait dalam menjalankan usahanya.
D. Strategi
Pengembangan
Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam strategi pengembangan,
yaitu :
a.
Penentuan kelompok sasaran yakni keluarga nelayan dengan melakukan pemetaan
kulitas hidup, potensi dan kendala pengembangan yang mereka hadapi
b.
Selanjutnya ditentukan sasaran wilayah pengembangan yang merupakan pemetaan
sumber daya biota laut yang paling layak untuk dikembangkan baik dari sudut
daya dukung yang dimiliki maupun terhadap daya saing pada pasar regional,
nasional, dan global.
c.
Kemudian dirumuskan kendala kelembagaan yang dimiliki, baik yang telah
melekat secara historis maupun karena adanya perkembangan eksternal yang
menyebabkan terciptanya kendala kelembagaan.
d.
Langkah penting lainnya adalah penentu mitra usaha bagi para kelompok
nelayan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta nasional atau asing. Dalam
hubungan ini dilakukan evaluasi peluang dan hambatan pengembangan kemitraan
terhadap lembag-lembaga yang terkait dan pemecahan yang paling memungkinkan
untuk mengatasinya.
e.
Perumusan model monitoring dan evaluasi dan lembaga-lembaga terkait.
1. Pengembangan
Koperasi Nelayan dan Unit Usaha Nelayan
Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan dirumuskan, baik
dalam bentuk peraturan pemerintah, maupun aturan main koperasi nelayan dan atau
unit usaha nelayan yang terbentuk sebagai tindak lanjut pembentukan kelompok
nelayan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun aspek-aspek tersebut,
paling tidak menyangkut beberapa hal utama :
a.
Rumusan bentuk profit shering antara
anggota kelompok nelayan, koperasi dan pelaku ekonomi swasta (nasional atau
asing)
b.
Hak dan kewajiban anggota dan pola manajemen kelompok / koperasi / unit
usaha.
c.
Sebagai lembaga yang menjembatani pihak nelayan dengan lembaga financial /
perbankkan dan kelompok nelayan
d.
Perluasan pelayan koperasi atau kelompok nelayan yang bersifat non
ekonomis, seperti pelayanan jasa financial, bantuan teknis baik terhadap usaha
ekonomi ekonomi yang dilakukan maupun terhadap pemeriharaan asset produksi yang
dimiliki, maupun terhadap bantuan aktifitas social yang berkaitan dengan budaya
setempat.
2. Pengembangan
Model Adaptasi Teknologi Marikultura
Pengembangan model adaptasi teknologi, khususnya pembudidayaan hasil laut,
merupakan tahapan yang paling strategis. Adaptasi teknologi yang dimaksud
disini bukan hanya yang berhubungan dengan aspek keterampilan teknis, melainkan
mencakup pengorganisasian dan peningkatan kemampuan manejerial. Adapun tahapan
dari materi yang akan ditawarkan kepada kelompok masyarakat nelayan secara
garis besarnya meliputi :
a.
Pelatihan dan percontohan dalam bidang budidaya hasil laut. Aktifitas ini
dilakukan secara bertahap dan bergilir terhadap kelompok masyarakat nelayan
pada wilayah sasaran.
b.
Pemagangan bagi kelompok nelayan yang merupakan target pada tahap lebih
lanjut pada kelompok yang telah terlatih sebelumnya atas pengawasan kelompok
penyuluhan, akan akan dilaksanakan agar proses adaptasi teknologi dapat
menyebar.
c.
Studi banding di daerah yang lebih maju, kelompok nelayan yang kemudian
hari dianggapsanggup sebagai pengerak kelompok akan dipilh untuk berkunjung
pada daerah yang lebih maju.
d.
Materi dasar yang akan merupakan titik bertkan proses adaptasi teknologi
adalah :
§
Peningkatan keterampilan dalam proses produksi
§
Peningkatan kemampuan manajerial usaha
§
Peningkatan kemampuan kualiti control
§
Keterkaitan fungsional antara kegiatan budidaya hasil laut dan lingkungan
hidup.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil
pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam
makalah ini, sebagai berikut :
Ø Pemberdayaan
pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi untuk mengatasi
ketidakberdayaan individu dan masyarakat dalam menghadapi masalah dan
meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan
memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri.
Ø Bila dilihat
dari studi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya masyarakat
pesisir terhadap ancaman kerusakan pesisir dan laut, seperti kegiatan-kegiatan
perikanan yang bersifat desktruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak,
bahan beracun, dan lain-lain
Ø Bila
dibandingkan dengan kelompok ekonomi lainnya, kelompok pelaku ekonomi yang
mengalami keterasingan dari dinamika perekonomian nasional lebih parah terjadi
pada kelompok nelayan.
Ø Rendahnya
pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sedemikian besar
terutama disebabkan karena berbagai macam Kendala yang dihadapi terutama pada
masyarakat pesisir misalnya : rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akses pasar,
sumberdaya financial, teknologi dan lain-lain.
B.
Saran
Makalah ini masih
memiliki kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya membangun sangat kami
harapkan.
DAFTAR PUSTAKA
1.
Anonim, 2003. Pedoman Umum Perberdayaan Masyarakat di
Dalam dan Di Sekitar Hutan, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Jakarta.
2.
Anonim, 2003. Petunjuk Pelaksanaan GN RHL/Gerhan,
Departemen Kehutanan. Jakarta
3.
Dewi Mayavanie Susanti, TT. Peranan Perempuan Dalam
Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
4.
Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pusat
Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
5.
Gregorius Sahdan, 2008. Menanggulangi Kemiskinan Desa.
Jurnal Ekonomi Rakyat.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil ‘Alamin segala Puji dan Syukur
Penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan
hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini,
Namun penulis menyadari makalah ini belum dapat dikatakan sempurna karena
mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga selalu
dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW, kepada
keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita
selaku umatnya.
Makalah ini penulis membahas mengenai “PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR”, dengan makalah ini penulis mengharapkan agar
dapat membantu sistem pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala
perhatiannya.
Raha, Januari
2014
Penyusun
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.........................................................................................................
i
Daftar Isi................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1
A. Latar Belakang.............................................................................................. 1
B. Pembangunan kualitas manusia ................................................................... 2
C. Paradigma Pembangunan
Kualitas Manusia................................................. 3
D.
BAB II PEMBAHASAN....
................................................................................... 4
A.
Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan.......................................................... 4
B.
Masalah dan Isu Strategi.................................................................................. 4
C. Skenario
Pengembangan kelompok Nelayan................................................... 7
D. Strategi
Pengembangan.................................................................................. 7
BAB III
PENUTUP................................................................................................... 10
A. Kesimpulan.................................................................................................. 10
B. Saran............................................................................................................. 10
C. Berita Acara................................................................................................ 10
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 11
MAKALAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DISUSUN OLEH :
NAMA :
LA ODE SURA
STAMBUK :
21208267
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER :
III
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar