BAB
1
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Perjuangan
pembentukan Kabupaten Muna seiring
dengan perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara dan perjuangan ini
dilakukan secara sinergis antara tokoh muda dan tokoh tua baik yang ada di Muna atau pun yang ada diperantauan baik
perorangan maupun organisasi.
Bupati muna yang ke 5 adalah Drs. LA
ODE MANARFA, tanggal 26 juni s/d 30 juli 1954 mengadakan sidang DPRD Sulawesi
Tenggara di Raha dengan menghasilkan
ketetapan antara lain : Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi kewenangan Kendari, Kolaka dan Boea Pinag. Hasil keputusan tersebut harus mendapat persetujuan
pemerintah Pusat.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
PEMERINTAH
Drs. MAOLA DAUD (17 MARET 1986 S/D 1996)
Setelah periode pemerintahan La Ode
Saafi Amane berakhir maka berdasarkan
hasil pemilihan legislatif yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Muna
ke VII adalah Drs. MAOLA DAUD. Secara
resmi beliau dilantik pada tanggal 17 Maret 1986 oleh DPRD Kabupaten Muna. Drs. MAOLA DAUD memiliki karakter sebagai
sosok pemimpin yang berjiwa membangun sehingga tercatat dalam perjalanan
sejarah di Kabupaten Muna sebagai salah seorang Bupati yang memiliki
keberhasilan gemilang dalam aspek pembangunan.
1.
Pembangunan
Ekonomi
Manufer pembangunan Ekonomi yang
dilakukan oleh pemerintahan Drs. MAOLA DAUD adalah memberdayakan potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia melalui Teknologi Industri Pedesaan. Program
ini dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan untuk mengelola potensi
sumber daya alam yang dipedesaan misalnya :
a.
Pabrik tehel dan genteng yang dibangun
di daerah yang terdapat kapur seperti di daerah Lapadaku Desa Lindo, Desa Latugho, Desa Bungi dan Kelurahan Wapunto.
Program ini memberdayakan kapur sebagai bahan baku Genteng, batako dan tehel.
b.
Pemberian bantuan Industri Tapioka
Bagi
Daerah atau Desa yang memiliki lahan pertanian ubi kayu / singkong mislanya
Desa Lahorio, Desa Lindo, Desa Konawe, dan Desa Wuna.
c.
Pemberian bantuan pengupas mete pada
setiap Desa yang ada di Kabupaten Muna. Hal ini sebagai refleksi dari potensi
Muna yang memiliki lahan perkebunan
jambu mete masyarakat tidak terjual gelondongan tetapi diharapkan terjual
olahan.
d.
Bantuan alat tenun bagi masyarakat yang
memiliki kerajinan tenun misalnya Desa Bolo, Masalili, Kondongia, dan Waara,
kerajinan ini masih terus dikembangkan.
e.
Pelestarian dan perkembangan kerajinan
anyaman nentu bagi masyarakat Desa Korihi, Lohia, Wabintingi, Mantobua,
kerajinan ini juga tidak dapat dijadikan sebagai industri rumah tangga yang
memberi kontribusi positif bagi masyarakat karena kesulitan bahan baku dan
pemasaran.
f.
Program pemindahan pasar sentral Laino (pasar
sekarang)
g.
Pemberian bantuan alat penggiling jagung
dan memisahkan biji jagung dari tongkolnya serta alat untuk membuka biji kacang. program ini juga gagal.
2.
Pembangunan
Dalam Bidang Pendidikan
Kepedulian Pemerintah MAOLA DAUD dalam
aspek kependidikan cukup Positif dan memberikan kontribusi yang monumental
kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada program pemerintah yang dapat
melahirkan lembaga-lembaga pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yaitu antara lain :
a.
Mendirikan salah satu Peguruan Tinggi
swasta STIP Wima yang diwadahi oleh yayasan Pemerintah Daerah.
b.
Mendirikan Sekolah Akademi Keperawatan
yang diwadahi oleh Yayasan Mandala Walluya (sekarang telah pindah di Kendari)
1991
c.
Memfasilitasi pendirian sekolah menengah
teknologi pertanian (SMTP) Guali Tahun 1992.
d.
Mendirikan Sekolah Dasar (SD) di
Daerah-daerah terpencil misalnya daerah Tongkuno Lama.
e.
Mendirikan asrama Mahasiswa Muna di
berbagai daerah misalnya Asrama mahasiswa Muna di Makassar, Kendari dan
Gorontalo.
3.
Pembangunan
Dalam Bidang Keagamaan
Kepedulian beliau dalam pembangunan di
bidang keagamaan dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunannya antara lain:
a.
Pembangunan kembali Mesjid Kota Muna
yang telah ditinggalkan dan mengaktifkan kembali susunan personil pegawai
syarah di Mesjid yang menacu pada personil pegawai syarah kerajaan yang terdiri
dari :
-
Imamuno Wuna
-
Hatibino Wuna
-
Modjino ghoera yang terdiri dari Modjino
Tongkuno, Modjino Lawa, Modjino Kabawo dan Modjino Katobu.
-
Modji Anahi yaitu Modji pendamping
Modjino Kampo yang terdiri dari beberapa kampung lama di masa lalu. Pembangunan
dan pembentukan Personil Pegawai Syara kerajaan ini dimulai sejak tahun 1988.
b.
Pembangunan Pesantren Khairul Ummah
Guali Pada Tahun 1990
c.
Penyelesaian Pembangunan Masjid Agung
Almunawarah (Masjid Raya Raha). Masjid ini mulai dibangun sejak pemerintahan LA
ODE SAAFI AMANE tetapi kemudian
pembangunan itu dilanjutkan oleh MAOLA DAUD hingga rampung.
d.
Pembangunan Masjid di Masalili dan
Mabodo serta bantuan pembangunan Masjid dibeberapa Desa lain di Kabupaten Muna.
e.
Pembangunan Masjid Baitul Makmur
(Sekarang depan alun-alun)
4.
Pembangunan
Dalam Bidang Sosial Budaya
Pembangunan di bidang sosial dan budaya
tetap menjadi salah satu aspek yang diorientasikan pada RAPBD setiap tahun. Hal
ini dapat terlihat pada :
a.
Pemberian Bantuan pada panti asuhan dan
program pemberdayaan orang-orang cacat melalui keterampilan yang dimilikinya,
misalnya tukang jahit, tukang arloji, tukang cukur, dan keterampilan lainnya.
b.
Pengaktifan kerajinan masyarakat
misalnya, kerajinan pertukangan, kerajinan anyaman nentu dan kerajinan tenun di
Lohia, Masalili dan Kondongia.
c.
Pemberian fasilitas pertukangan dan
perbengkelan untuk menunjang keterampilan generasi muda dalam bentuk peralatan.
d.
Pembangunan Taman Perahu Sawerigadi
Belakang kantor Bapeda
5.
Pembangunan
Politik
Pemerintahan MAOLA DAUD masih dalam era
orde baru, sehingga pembangunan politik masih dibawah pengawasan taktis
pemerintah pusat. Pada masa pemerintahan beliau 2 kali menyelenggarakan pesta
Demokrasi yaitu pada tahun 1987 dan 1992 tetapi suasana Demokrasi hanya sekedar
simbol, karena rezim orde baru yang menginginkan
kemenangan salah satu kontestan pemilu yaitu karya pembangunan (Golkar).
Bidang politik, khususnya pembangunan
fisik perkantoran pemerintah antara lain :
a.
Kantor DPRD Kabupaten Muna
b.
Kantor Sospol Kabupaten Muna
c.
Kantor Perhubungan Kabupaten Muna
d.
Kantor Camat Katobu Kabupaten Muna
e.
Kantor BPD Raha (yang lama)
f.
Renovasi Kantor Kabupaten Muna
g.
Kantor PMD Kabupaten Muna
h.
Kantor PDAM
B.
PEMERINTAHAN
TRANSISI
Berakhirnya
kepemimpinan Drs. MAOLA DAUD yang diwarnai berbagai gejolak politik di Muna dan
ditandai dengan terjadinya masa transisi di Muna. Pada masa itu secara
berturut-turut 2 orang karteker Bupati
yang memimpin pemerintahan yaitu Drs. LA
ODE SALEH dan Drs. H. LA ODE SAAFI AMANE sehingga sekitar 6 bulan di Muna tidak
memiliki Bupati yang defenitif.
Pelampiasan rasa kebencian terhadap pemerintah yang pernah berkuasa
misalnya :
1.
Tugu hasil pemugaran dalam bentuk akar gembol, buah
jambu dan burung garuda oleh karakter yang berkuasa dianggap sebagai suatu
simbol yang tidak menguntungkan masyarakat sehingga kemudian dikembalikan
kepada keadaan aslinya sebelum dipugar.
2.
Simbolik perahu Sawerigadi yang dibangun
dibelakang kantor Bupati juga dihancurkan dengan alasan yang sama.
3.
Salah satu lembaga pendidikan Tinggi
Akper yang beroperasi di Raha kemudian dipindahkan di Kendari.
C.
PEMERINTAHAN
KOLONEL SALEH LASATA (3-10-1997 S/D 1999)
Sebagai refleksi dari percaturan politik
di Muna yang semakin hangat maka oleh pihak pemegang keamanan teritorial secara
konsultatif dengan Gubernur dan pihak terkait untuk menempatkan pemimpin
pemerintahan (Bupati) dari kalangan militer di daerah-daerah yang dianggap
berpotensi konflik termaksud di Kabupaten Muna.
Pada
masa pemerintahan beliau melanjutkan pembangunan pasar sentral laino yang telah
dibangun bupati sebelumya dan sekaligus meresmikannya untuk dioperasikan
sebagai kegiatan perdagangan masyarakat.
Semula masyarakat masih menolak untuk memindahkan aktifitas dagangannya
di Laino. Kemudian setelah pasar sentra lama (sekarang alun-alun) terbakar dua
kali dalam jangka waktu satu tahun baru masyarakat secara spontan memindahkan
kegiatan di Pasar sentral Laino.
Inovasi-inovasi baru dalam pembangunan,
hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain :
1.
Suhu peta Politik di Muna yang semakin
tinggi sehingga pemerintah (eksekutif) tidak dapat merealisasikan
program-programnya.
2.
Konflik politik pasca pemerintahan Maola
Daud masih terus berlanjut sehingga pembenahan stabilitas aparatur menjadi
prioritas pemerintah SALEH LASATA saat itu.
3.
Program pemerintah SALEH LASATE sedikit
atau kurang berorientasi pada pembangunan fisik tetapi konsekuen pada
pemberdayaan ekonomi kerakyatan namun mengalami kegagalan karena masyarakat
belum siap untuk menerima program semacam itu.
4.
Pemerintah SALEH LASATA Hanya 2 Tahun
sehingga dalam waktu yang singkat tentu tidak dapat merealisasikan program-programnya
Pemerintahan SALEH LASATA berakhir tahun
1999.
D.
PEMERINTAHAN
KOLONEL INF. H. DJAMALUDDIN BEDU (1999-2000)
Setelah pemerintahan SALEH LASATA
berakhir maka pemimpin pemerintahan selanjutnya adalah Kolonel Inf. H.
DJAMALUDDIN BEDU sebagai Bupati Muna ke IX. Pemerintahan DJAMALUDDIN BEDU yang
terlalu singkat tidak dapat melakukan manufer positif dalam pembangunan.
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :
1.
Pada saat itu terjadi suatu peristiwa
ketatanegaraan yang menguras konsentrasi birokrasi, karena dalam waktu 1 tahun
terjadi 2 kali pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilu 1997, tetapi karena
dianggap tidak sesuai dengan agenda reformasi maka tahun 1999 dilaksanakan lagi
pemilu. Kondisi ini tentu menghambat program pembangunan karena pemerintaha
terkosentrasi pada pelaksanaan pemilu, dan legislatif terpilih tidak dapat
melaksanakan tugas-tugasnya karena masa jabatannya hanya 1 tahun.
2.
Pemerintahan Djamaluddin Bedu dalam
waktu singkat itu tidak dapat merealisasikan program-programnya, karena secara
konstitusional sesuai dengan agenda reformasi bahwa legislatif dan eksekutif
yang baru adalah mereka yang memenuhi syarat sesuai pemilu 1999 sedangkan
eksekutif dari kalangan militer apalagi maju sebagai calon bupati maka harus
meninggalkan predikat militernya atau dengan kata lain harus berpredikat
sebagai sipil. Dari kondisi ini maka pemerintah tidak dapat berkonsentrasi pada
implementasi program-programnya.
3.
Gema reformasi yang merebak diseluruh
nusantara termaksud di Muna mempengaruhi seluruh aspek kehidupan khususnya
dalam aspek politik sehingga pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya
dihantui oleh agenda-agenda tersebut. Dan tentu pada pola baru itu yang belum
didasari oleh konstitional permanen sehingga membuat pengambilan kebijakan
bersifat apatis dan apriori.
BAB
III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
Kami berharap
dalam penulisan makalai ini dapat bermanfaat terutama bagi kelompok kami dan
para pendengar makalah ini. Kita harus lebih tau tentang sejarah-sejarah yang
ada di Muna ini dan kita harus lebih mengembangkan sejarah yang ada di Muna dan
kita tidak boleh melupakan sejarah-sejarah yang ada di Muna.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar