do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Rabu, 25 Februari 2015

MAKALAH PEMERINTAHAN KOLONEL INF. H. DJAMALUDDIN BEDU DI KABUPATEN MUNA



BAB 1
PENDAHULUAN


A.    LATAR BELAKANG
Perjuangan pembentukan  Kabupaten Muna seiring dengan perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara dan perjuangan ini dilakukan secara sinergis antara tokoh muda dan tokoh tua baik yang ada di  Muna atau pun yang ada diperantauan baik perorangan maupun organisasi.
            Bupati muna yang ke 5 adalah Drs. LA ODE MANARFA, tanggal 26 juni s/d 30 juli 1954 mengadakan sidang DPRD Sulawesi Tenggara di Raha dengan menghasilkan  ketetapan antara lain : Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi  kewenangan Kendari, Kolaka dan Boea Pinag. Hasil  keputusan tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah Pusat.






















BAB II
PEMBAHASAN


A.           PEMERINTAH Drs. MAOLA DAUD (17 MARET 1986 S/D 1996)
Setelah periode pemerintahan La Ode Saafi Amane berakhir maka berdasarkan  hasil pemilihan legislatif yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Muna ke VII adalah Drs. MAOLA DAUD.  Secara resmi beliau dilantik pada tanggal 17 Maret 1986 oleh DPRD Kabupaten Muna.  Drs. MAOLA DAUD memiliki karakter sebagai sosok pemimpin yang berjiwa membangun sehingga tercatat dalam perjalanan sejarah di Kabupaten Muna sebagai salah seorang Bupati yang memiliki keberhasilan gemilang dalam aspek pembangunan.
1.        Pembangunan Ekonomi
Manufer pembangunan Ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Drs. MAOLA DAUD adalah memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui Teknologi Industri Pedesaan. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dipedesaan misalnya :
a.       Pabrik tehel dan genteng yang dibangun di daerah yang terdapat kapur seperti di daerah Lapadaku Desa Lindo, Desa  Latugho, Desa Bungi dan Kelurahan Wapunto. Program ini memberdayakan kapur sebagai bahan baku Genteng, batako dan tehel.
b.      Pemberian bantuan  Industri Tapioka
Bagi Daerah atau Desa yang memiliki lahan pertanian ubi kayu / singkong mislanya Desa Lahorio, Desa Lindo, Desa Konawe, dan Desa Wuna.
c.       Pemberian bantuan pengupas mete pada setiap Desa yang ada di Kabupaten Muna. Hal ini sebagai refleksi dari potensi Muna  yang memiliki lahan perkebunan jambu mete masyarakat tidak terjual gelondongan tetapi diharapkan terjual olahan.
d.      Bantuan alat tenun bagi masyarakat yang memiliki kerajinan tenun misalnya Desa Bolo, Masalili, Kondongia, dan Waara, kerajinan ini masih terus dikembangkan.
e.       Pelestarian dan perkembangan kerajinan anyaman nentu bagi masyarakat Desa Korihi, Lohia, Wabintingi, Mantobua, kerajinan ini juga tidak dapat dijadikan sebagai industri rumah tangga yang memberi kontribusi positif bagi masyarakat karena kesulitan bahan baku dan pemasaran.
f.       Program pemindahan pasar sentral Laino (pasar sekarang)
g.      Pemberian bantuan alat penggiling jagung dan memisahkan biji jagung dari tongkolnya serta alat untuk membuka biji  kacang. program ini juga gagal.

2.        Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan
Kepedulian Pemerintah MAOLA DAUD dalam aspek kependidikan cukup Positif dan memberikan kontribusi yang monumental kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada program pemerintah yang dapat melahirkan lembaga-lembaga pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu antara lain :
a.       Mendirikan salah satu Peguruan Tinggi swasta STIP Wima yang diwadahi oleh yayasan Pemerintah Daerah.
b.      Mendirikan Sekolah Akademi Keperawatan yang diwadahi oleh Yayasan Mandala Walluya (sekarang telah pindah di Kendari) 1991
c.       Memfasilitasi pendirian sekolah menengah teknologi pertanian (SMTP) Guali Tahun 1992.
d.      Mendirikan Sekolah Dasar (SD) di Daerah-daerah terpencil misalnya daerah Tongkuno Lama.
e.       Mendirikan asrama Mahasiswa Muna di berbagai daerah misalnya Asrama mahasiswa Muna di Makassar, Kendari dan Gorontalo.

3.        Pembangunan Dalam Bidang Keagamaan
Kepedulian beliau dalam pembangunan di bidang keagamaan dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunannya antara lain:
a.       Pembangunan kembali Mesjid Kota Muna yang telah ditinggalkan dan mengaktifkan kembali susunan personil pegawai syarah di Mesjid yang menacu pada personil pegawai syarah kerajaan yang terdiri dari :
-          Imamuno Wuna
-          Hatibino Wuna
-          Modjino ghoera yang terdiri dari Modjino Tongkuno, Modjino Lawa, Modjino Kabawo dan Modjino Katobu.
-          Modji Anahi yaitu Modji pendamping Modjino Kampo yang terdiri dari beberapa kampung lama di masa lalu. Pembangunan dan pembentukan Personil Pegawai Syara kerajaan ini dimulai sejak tahun 1988.
b.      Pembangunan Pesantren Khairul Ummah Guali Pada Tahun 1990
c.       Penyelesaian Pembangunan Masjid Agung Almunawarah (Masjid Raya Raha). Masjid ini mulai dibangun sejak pemerintahan LA ODE SAAFI AMANE tetapi kemudian  pembangunan itu dilanjutkan oleh MAOLA DAUD hingga rampung.
d.      Pembangunan Masjid di Masalili dan Mabodo serta bantuan pembangunan Masjid dibeberapa Desa lain di Kabupaten Muna.
e.       Pembangunan Masjid Baitul Makmur (Sekarang depan alun-alun) 

4.        Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya
Pembangunan di bidang sosial dan budaya tetap menjadi salah satu aspek yang diorientasikan pada RAPBD setiap tahun. Hal ini dapat terlihat pada :
a.       Pemberian Bantuan pada panti asuhan dan program pemberdayaan orang-orang cacat melalui keterampilan yang dimilikinya, misalnya tukang jahit, tukang arloji, tukang cukur,  dan keterampilan lainnya.
b.      Pengaktifan kerajinan masyarakat misalnya, kerajinan pertukangan, kerajinan anyaman nentu dan kerajinan tenun di Lohia, Masalili dan Kondongia.
c.       Pemberian fasilitas pertukangan dan perbengkelan untuk menunjang keterampilan generasi muda dalam bentuk peralatan.
d.      Pembangunan Taman Perahu Sawerigadi Belakang kantor Bapeda

5.        Pembangunan Politik
Pemerintahan MAOLA DAUD masih dalam era orde baru, sehingga pembangunan politik masih dibawah pengawasan taktis pemerintah pusat. Pada masa pemerintahan beliau 2 kali menyelenggarakan pesta Demokrasi yaitu pada tahun 1987 dan 1992 tetapi suasana Demokrasi hanya sekedar simbol,  karena rezim orde baru yang menginginkan kemenangan salah satu kontestan pemilu yaitu karya pembangunan (Golkar).
Bidang politik, khususnya pembangunan fisik perkantoran pemerintah antara lain :
a.       Kantor DPRD Kabupaten Muna
b.      Kantor Sospol Kabupaten Muna
c.       Kantor Perhubungan Kabupaten Muna
d.      Kantor Camat Katobu Kabupaten Muna
e.       Kantor BPD Raha (yang lama)
f.       Renovasi Kantor Kabupaten Muna
g.      Kantor PMD Kabupaten Muna
h.      Kantor PDAM






B.       PEMERINTAHAN TRANSISI
            Berakhirnya kepemimpinan Drs. MAOLA DAUD yang diwarnai berbagai gejolak politik di Muna dan ditandai dengan terjadinya masa transisi di Muna. Pada masa itu secara berturut-turut  2 orang karteker Bupati yang memimpin pemerintahan  yaitu Drs. LA ODE SALEH dan Drs. H. LA ODE SAAFI AMANE sehingga sekitar 6 bulan di Muna tidak memiliki Bupati yang defenitif.  Pelampiasan rasa kebencian terhadap pemerintah yang pernah berkuasa misalnya :
1.      Tugu  hasil pemugaran dalam bentuk akar gembol, buah jambu dan burung garuda oleh karakter yang berkuasa dianggap sebagai suatu simbol yang tidak menguntungkan masyarakat sehingga kemudian dikembalikan kepada keadaan aslinya sebelum dipugar.
2.      Simbolik perahu Sawerigadi yang dibangun dibelakang kantor Bupati juga dihancurkan dengan alasan yang sama.
3.      Salah satu lembaga pendidikan Tinggi Akper yang beroperasi di Raha kemudian dipindahkan di Kendari.

C.      PEMERINTAHAN KOLONEL SALEH LASATA (3-10-1997 S/D 1999)
Sebagai refleksi dari percaturan politik di Muna yang semakin hangat maka oleh pihak pemegang keamanan teritorial secara konsultatif dengan Gubernur dan pihak terkait untuk menempatkan pemimpin pemerintahan (Bupati) dari kalangan militer di daerah-daerah yang dianggap berpotensi konflik termaksud di Kabupaten Muna.
            Pada masa pemerintahan beliau melanjutkan pembangunan pasar sentral laino yang telah dibangun bupati sebelumya dan sekaligus meresmikannya untuk dioperasikan sebagai kegiatan perdagangan masyarakat.  Semula masyarakat masih menolak untuk memindahkan aktifitas dagangannya di Laino. Kemudian setelah pasar sentra lama (sekarang alun-alun) terbakar dua kali dalam jangka waktu satu tahun baru masyarakat secara spontan memindahkan kegiatan di Pasar sentral Laino.

Inovasi-inovasi baru dalam pembangunan, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain :
1.      Suhu peta Politik di Muna yang semakin tinggi sehingga pemerintah (eksekutif) tidak dapat merealisasikan program-programnya.
2.      Konflik politik pasca pemerintahan Maola Daud masih terus berlanjut sehingga pembenahan stabilitas aparatur menjadi prioritas pemerintah SALEH LASATA saat itu.
3.      Program pemerintah SALEH LASATE sedikit atau kurang berorientasi pada pembangunan fisik tetapi konsekuen pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan namun mengalami kegagalan karena masyarakat belum siap untuk menerima program semacam itu.
4.      Pemerintah SALEH LASATA Hanya 2 Tahun sehingga dalam waktu yang singkat tentu tidak dapat merealisasikan program-programnya
Pemerintahan SALEH LASATA berakhir tahun 1999.

D.      PEMERINTAHAN KOLONEL INF. H. DJAMALUDDIN BEDU (1999-2000)
Setelah pemerintahan SALEH LASATA berakhir maka pemimpin pemerintahan selanjutnya adalah Kolonel Inf. H. DJAMALUDDIN BEDU sebagai Bupati Muna ke IX. Pemerintahan DJAMALUDDIN BEDU yang terlalu singkat tidak dapat melakukan manufer positif dalam pembangunan.
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :
1.        Pada saat itu terjadi suatu peristiwa ketatanegaraan yang menguras konsentrasi birokrasi, karena dalam waktu 1 tahun terjadi 2 kali pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilu 1997, tetapi karena dianggap tidak sesuai dengan agenda reformasi maka tahun 1999 dilaksanakan lagi pemilu. Kondisi ini tentu menghambat program pembangunan karena pemerintaha terkosentrasi pada pelaksanaan pemilu, dan legislatif terpilih tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya karena masa jabatannya hanya 1 tahun.
2.        Pemerintahan Djamaluddin Bedu dalam waktu singkat itu tidak dapat merealisasikan program-programnya, karena secara konstitusional sesuai dengan agenda reformasi bahwa legislatif dan eksekutif yang baru adalah mereka yang memenuhi syarat sesuai pemilu 1999 sedangkan eksekutif dari kalangan militer apalagi maju sebagai calon bupati maka harus meninggalkan predikat militernya atau dengan kata lain harus berpredikat sebagai sipil. Dari kondisi ini maka pemerintah tidak dapat berkonsentrasi pada implementasi program-programnya.
3.        Gema reformasi yang merebak diseluruh nusantara termaksud di Muna mempengaruhi seluruh aspek kehidupan khususnya dalam aspek politik sehingga pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya dihantui oleh agenda-agenda tersebut. Dan tentu pada pola baru itu yang belum didasari oleh konstitional permanen sehingga membuat pengambilan kebijakan bersifat apatis dan apriori.



BAB III
PENUTUP


A.    KESIMPULAN










                                                                                                
B.     SARAN
Kami berharap dalam penulisan makalai ini dapat bermanfaat terutama bagi kelompok kami dan para pendengar makalah ini. Kita harus lebih tau tentang sejarah-sejarah yang ada di Muna ini dan kita harus lebih mengembangkan sejarah yang ada di Muna dan kita tidak boleh melupakan sejarah-sejarah yang ada di Muna.

Poskan Komentar