do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Kamis, 27 Agustus 2015

MAKALAH EKONOMI (APBN)



MAKALAH EKONOMI
(APBN)
 




DI SUSUSN OLEH :
KELOMPOK 4
ü  NAFILLAH RIDHOYANA
ü  HELMIZAR
ü  LAODE MUHAMMAD ERWIN
ü  MUHAMMAD SYAFRULLAH
ü  VALENCIA PRATIWI
TAHUN AJARAN
2015/2016
SMAN 1 RAHA
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
       Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN ), bila kita simak secara seksama bukanlah sekedar instrument untuk mencapai stabilitasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif pendek namun pada esensinya sebuah APBN sebagaimana fungsinya yakni ,
1.      Sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakaninstrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka menbiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan berupa pembangunan.
2.      Mencapai pertumbuhan ekonomi  guna meningkatkan pendapatan nasional.
3.      mencapai stabilitas perekonomian dan menentukanarah serta prioritas pembangunan secara umum.
4.      Dalam konteks yang lebih spesifik anggaran suatu Negara secara sederhana biasa pula kita ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki 2(dua) sisi, yakni:
a.       sisi penerimaan/pemasukan dan pengeluaran/pemakaian.
b.      Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan padaketidakpastian antara kedua sisi tersebut, misalnya:
1)      sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada/tidaknya perubahan upah/gaji.
       Demikianpula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi. Jadi,  anggaran pendapatandan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu structural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan Negara baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan suatu Negara untuk mencapai sebuah kemajuan.
       Jangankan sebuah Negara, sebagaimana yang kita singgung diatas sebuah rumah tangga saja harus dianggarkan berapa pengeluaran dan berapa pula
pemasukannya.
       Mungkin tidak terlalu jadi masalah manakala disuatu Negara pengeluaran lebih sedikit dari pendapatannya tapi akan jadi masalah yang cukup besar apabila pengeluaran jauh lebih banyak daripada pendapatannya.

B.Perumusan Masalah
       Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam makalah ini adalah:
1.      Bagaimana pengertian dan tujuan penyusunan APBN ?
2.      Bagaimana struktur APBN saat ini ?
3.      Bagaimana fungsi APBN ?
4.      Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ?
5.       Bagaimana hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi ?


PEMBAHASAN
       Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya. Dalam rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu setiap awal periode disusun APBN yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara.
1.Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu
merupakan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun.

2.Fungsi APBN
Dalam UU No.17 Tahun 2003, pasal 3 ayat (4) , dijel
askan beberapa fungsi yang diemban oleh APBN,
sebagai berikut:
a.Fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran negara/daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b.Fungsi perencanaan,artinya bahwa anggaran negara dapat menjadI    pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
c.Fungsi pengawasan,berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
d.Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara/daerah harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e.Fungsi distribusi, yaitu bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f.Fungsi stabilisasi,artinya bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
3.Tujuan APBN.
Yaitu mengatur pembelanjaan negara dan daerah dari
penerimaan yang direncanakan supaya dapat
mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu menciptakan
pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran
masyarakat.
Penyusunan Anggaran
a.Prinsip Penyusunan APBN

1)Berdasarkan Aspek Pendapatan
•Intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah
dan kecepatan penyetoran
•Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara
•Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda
2)Berdasarkan Aspek Pengeluaran
•Hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan
•Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan
•Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional
b.Azas Penyusunan APBN
•Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri
•Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktifitas
•Penajaman prioritas pembangunan
c.Landasan Hukum APBN
•UUD 1945 pasal 23 ayat 1 tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun
•Undang-undang yang ditetapkan setiap tahun tentang pendapatan dan belanja negara
•Keputusan Presiden yang ditetapkan setiap tahun tentang pelaksanaan APBN

d.Cara Penyusunan APBN
•Presiden dibantu para menterinya menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan yang kemudian disampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk disidangkan. RAPBN biasanya disampaikan sebelum tahun anggaran berjalan.
•RAPBN yang diajukan presiden kepada DPR akan disidangkan dan dibahas oleh DPR mengenai kelayakannya.
•Jika disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut akan menjadi APBN. APBN ini akan dikembalikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan
•Apabila RAPBN tersebut ditolak DPR, pemerintah harus menggunakan kembali APBN tahun lalu tanpa perubahan.

4. Asumsi dasar penyusunan APBN
Indikator makro yang digunakan sebagai asumsi dasar
penyusunan APBN yaitu:
a.Produk Domestik Bruto (miliar Rp)
b.Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
c.Inflasi tahunan (%)
d.Nilai tukar rupiah per US $
e.Suku bunga SBI (%)
f.Harga minyak dunia (US $/barel)
g.Lifting minyak Indonesia (juta barel/hari
5. Sumber –sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah
1. Sumber APBN
Terdiri dari dua sumber :
a.Penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri.

1)Penerimaan Perpajakan
Pajak dalam negeri, misalnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,cukai Pajak Perdagangan Internasional, misalnya: bea masuk dan pajak/pungutan ekspor

2)Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan SDA
Bagian Laba BUMN
PNBP lainnya
Pendapatan BLU
b.Hibah, sumbernya berasal dari hadiah luar negeri
6.Struktur APBN
A. PENDAPATAN NEGARA dan HIBAH, terdiri :
Penerimaan Dalam Negeri, terdiri :
Penerimaan Pajak, meliputi :
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi :
1. Penerimaan Sumber daya Alam
2. Pendapatan Bagian Laba BUMN
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya
4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
Hibah

B. BELANJA NEGARA, terdiri :
Belanja Pemerintah Pusat, meliputi :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Belanja Bunga dan Pinjaman
5. Subsidi (subsidi energi dan subsidi nonenergi)
6. Belanja Hibah
7. Belanja Bantuan Sosial
8. Belanja lain-lain
7. Penyusunan dan Penetapan APBN
1.      APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara         yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang
2.      APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
3.      Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak,        penerimaan bukan pajak, dan hibah
4.      Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
5.      Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
6.      Pemerintah Pusat  mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
7.      Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.
8.      DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan        perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
9.      Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
10.  APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
11.  Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.


8. Hubungan antara APBN dengan Pertumbuhan Ekonomi
APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan.
Beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN senantiasa diarahkan kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bisa dipaksakan. Ada berapa contoh pandangan ekonom yang menganalisa hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditulis oleh M. Sadli dalam Kliping Berita Ekonomi dan Opini Ekonomi pada tahun 2007 yang berjudul : “Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Dipaksakan”
       Ada beberapa alasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat walaupaun stabilitas ekonomi makro sudah tercapai :
1.                 Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi terkait kepada pertambahan penduduk dan kualitas pendidikan dan skill sebagian terbesar SDM kita. Di lain fihak pasar tenaga kerja juga kurang fleksibel, artinya, amat mahal bagi perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya kalau pasarnya menciut. Biaya pesangon untuk pemutusan hubungan kerja amat tingginya. Karena hubungan industrial di Indonesia kurang menguntungkan perusahaan maka banyak bakal investor internasional memilih lokasi Cina dan Vietnam ketimbang Indonesia.
2.                  Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait.Lemahnya kegiatan investasi baru juga oleh karena bagi pengusaha kepastian hukum sejak reformasi telah berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah menambah ketidak pastian. Indonesia sekarang terkenal sebagai high-cost economy. Salah suatu sumber ekonomi biaya tinggi adalah kurang memadainya infra-struktur, karena sejak 1998 praktis tidak ada investasi pemerintah di bidang infra-struktur ini. Sebetulnya masih ada suatu rintangan fundamental, yakni intermediasi sistim perbankan belum bisa bekerja secara normal, karena ketatnya prudential rules yang baru dan masih ada trauma kredit macet.
3.                 Pemerintah sendiri harus memaksimalkan investasi lewat anggaran belanjanya, misalnya untuk membangun infra-struktur yang tidak menguntungkan bagi investor swasta. Tetapi, pengelolaan APBN ini masih mengandung permasalahan sendiri, yang juga terkait dengan prinsip kehati-hatian (prudence).
4.                 Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural.
5.                 Di level teknis sudah ada kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membawa tingkat inflasi jangka panjang ke kisaran 3% setahun. Untuk tahun 2005 sasaran BI adalah 6% plus-minus 1%, untuk tahun 2006 5,5% plus-minus 1% dan untuk tahun 2007 5% plus-minus 1%. Begitu juga untuk tahun 2008 dan 2009. Pengendalian inflasi masih menghadapi resiko intern dan ekstern yang cukup besar.
6.                        Sasaran Presiden SBY yang dikumandangkan di masa kampanye tahun 2004 sebetulnya terlalu ambisius (misalnya mencapai laju pertumbuhan rata-rata 6,6% dalam lima tahun). Laju pertumbuhan di tahun pertama (2005) mungkin sekali (baru) 5,5%. Apa laju pertumbuhan tahun 2009 bisa mencapai 7,6%? Potensinya ada, akan tetapi apakah bisa “dipaksakan”? Ada yang mau memaksakan dengan memperbesar defisit APBN (menjadi lebih besar dari 1% PDB). Masalahnya adalah bagaimana membiayainya ? Dengan menambah utang luar negeri ? Bisa dengan menambah utang dalam negeri akan tetapi harus dijaga jangan crowding out pasar kredit bagi sektor swasta. Sebetulnya, (mantan) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono sudah mulai menempuh jalan itu. Ada yang menganjurkan jangan takut inflasi naik walaupun diibaratkan sebagai main dengan api. Sekali inflasi tertiup maka masyarakat ingat zaman yang lalu, sedangkan BI mau mengusahakan agar expectations ini forward looking.
7.                        Sementara itu, Ekonom Senior dari Advisory Group in Economics, Industry, and Trade (Econit), Rizal Ramli memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2009 merosot menjadi 3,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6 persen.
Kesimpulan :

1.      APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2.      APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3.      Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
4.      APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi.


Daftar pustaka

Ekonomi dan Kehidupan SMA/MA Untuk Kelas XI / Oleh Sri Mulyanti ; Editor Inna Ratna Sari Dewi S.W ; Iswanti ; Ilustrasi Haryana Humardani. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Untuk SMA dan MA Kelas XI / penulis, Yuli eko. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Untuk SMA dan MA Kelas XI / penulis, Yuli eko. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.


Posting Komentar