BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG
Sekolah
adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling
berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah Staf Tata laksana Administrasi,
Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah
sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan,
dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan
tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis,
karena keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis
mutualis” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian
tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi
kebutuhan anak didik.
Salah
satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang
dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen
keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.
Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah
maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya
mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang
professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah
dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaanya
yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini
bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan
sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih
tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada
sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin
sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit.
Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai
kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.
Dilatar
belakangi oleh permasalahan tersebut di atas, penulis menyusun sebuah makalah
yang membahas tentang pengelolaan manajemen keuangan sekolah.
1.2
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan
latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dan diungkapkan dalam makalah
ini adalah :
1 Apakah
Pengertian Manajemen Keuangan?
2 Apakah
Tugas Manajer Keuangan?
3 Bagaimanakah
Proses Pengelolaan Keuangan di Sekolah?
4 Darimanakah
Sumber-sumber Keuangan Sekolah?
5 Bagaimanakah
Penyusunan RAPBS?
6 Bagaimanakah
Pengelolaan Anggaran Sekolah?
7 Kemanakah
Keuangan Sekolah Dipertanggungjawabkan?
8 Bagaimana
Pengelolaan Manajemen Keuangan di Universitas?
1.3 MANFAAT
Dengan
dibuatnya makalah ini diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi
mengenai Manajemen Keuangan Pendidikan, dengan demikian semoga mahasiswa akan dapat
memahami lebih jauh dan tidak buta akan manajemen pendidikan yang ada di
lembaga pendidikan.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN
Manajemen
keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut
menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana
yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen
keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
Beberapa kegiatan manajemen keuangan
yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana,
pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
Menurut
Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan
pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dengan demikian, manajemen
keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan
sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan
pertanggung-jawaban keuangan sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada
suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:
1. Pemerintah,
baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau
khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
2. Orang
tua atau peserta didik;
3. Masyarakat,
baik mengikat maupun tidak mengikat.
Berkaitan
dengan peneriman keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional1989 bahwa karena keterbatasan
kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab
atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah,masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputin biaya
rutin dan biaya pembangunan.
Biaya
rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji
pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan
gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai).
Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah,
pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta
biaya atau pengeluaran lain unutk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam
implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik
dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan
dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana
sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada
kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.
Komponen
utama manajemen keuangan meliputi:
1. Prosedur
anggaran;
2. Prosedur
akuntansi keuangan;
3. Pembelajaran,
pergudangan dan prosedur pendistribusian;
4. Prosedur
investasi;
5. Prosedur
pemeriksaan.
Dalam
pelaksanaannya manajemen keuangan ini menagnut azas pemisahan tugas antara
fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang
diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan
pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan
pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan
berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat
yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau
surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan
membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Kepala
sekolah dalam hal ini, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan
dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak
dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan
pengawasan kedalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi
bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas
pembayaran.
2.2 PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN
Manajemen
keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20
Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan
pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini
dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas,
efektivitas, dan efisiensi.
1. Transparansi
Transparan
berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya
keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang
manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen
keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya,
rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa
memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi
keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua,
masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di
sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik
antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang
akurat dan memadai.
Beberapa
informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua
siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa
ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha
sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah
mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang
diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu.
Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas
adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas
performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi
tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan
uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang
berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.
Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu
(1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan
menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah
, (2) adanya standar kinerja di setiap
institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,
(3) adanya partisipasi untuk
saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat
dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat
3. Efektivitas
Efektif
seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya
efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif
hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness
”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada
kualitatif outcomes.
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang
dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka
mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi
Efisiensi
berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized
by quantitative outputs”(Garner,2004).
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran
(out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga,
pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
a) Dilihat Dari Segi Penggunaan Waktu, Tenaga Dan Biaya
Kegiatan
dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang
sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat
dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil
yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang
diharapkan
Pada
gambar di atas menunjukkan penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien,
sedangkan penggunaan daya A dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.
b) Dilihat
Dari Segi Hasil
Kegiatan
dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya
tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
Ragam efisiensi tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:
Hubungan penggunaan waktu, tenaga,
biaya tertentu dan ragam hasil yang diperoleh
Pada
gambar di atas menunjukkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan waktu, tenaga,
biaya A dan hasil D paling efisien.
Tingkat
efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan
terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang
tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
2.3 TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN
Melalui
kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat
direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan
efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:
1. Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
3. Meminimalkan
penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk
mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam
menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam
pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Tujuan utama manajemen keuangan
adalah:
1. Menjamin
agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan
menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
2. Memelihara
barang-barang (aset) sekolah
3. Menjaga
agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran
uang diketahui dan dilaksanakan.
2.4 TUGAS MANAJER KEUANGAN
Dalam
pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi
Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi
wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran
anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan
memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan
otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang
melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan
membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Kepala
Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi
Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan
fungsi Bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam.
Sedangkan Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi Bendaharawan, juga
dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.
Manajer
keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara
mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut
untuk membiayai kebutuhan sekolah.
Tugas
manajer keuangan antara lain:
1. Manajemen
untuk perencanaan perkiraan.
2. Manajemen
memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya
3. Manajemen
kerjasama dengan pihak lain
4. Penggunaan
keuangan dan mencari sumber dananya
Seorang
manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamin. Hal ini
penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan
berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan
kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan yaitu
strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain:
1. Strategic
Planning
Berpedoman
keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan ekternal yang datang dari
luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomin dan
financial.
2. Strategic
Management
Upaya
mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur
organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.
3. Strategic
Thinking
Sebagai
kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.
2.5 MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH
Setiap
unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula sekolah.
Persoalan yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada:
uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji
serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti
perbaikan sarana dan sebagainya.
Di
bawah ini kami kemukakan beberapa instrumen (format-format) yang mencerminkan
adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah tersebut.
1.
Manajemen Pembayaran SPP
Dasar
hukum penyusutan SPP adalah keputusan bersama tiga menteri yaitu:
- Menteri P&K (No.0257/K/1974)
- Menteri dalam negeri (No.221 Tahun
1974)
- Menteri keuangan (No. Kep.
1606/MK/II/1974) tertanggal: 20 Nopember 1974
SPP
dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan pada
pasal 12 keputusan tersebut yakni membantu penyelengaraan sekolah,
kesejahteraan personel, perbaikan sarana dan kegiatan supervisi.
Yang
dimaksud penyelenggaraan sekolah ialah:
- Pengadaan alat atau bahan
manajemen
- Pengadaan alat atau bahan
pelajaran
- Penyelenggaraan ulangan, evaluasi
belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB
- Pengadaan perpustakaan sekolah
- Prakarya dan pelajaran praktek
Selanjutnya
pada pasal 18 dinyatakan bahwa kedudukan kepala sekolah dalam pengelolaan SPP
adalah bendaharawan khusus yang bertanggungjawab dalam penerimaan, penyetoran
dan penggunaan dana yang telah ditentukan terutama dan penyelenggaraan sekolah.
2.
Manajemen Keuangan Yang Berasal Dari Negara (Pemerintah)
Yang
dimaksud keuangan dari Negara ialah meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru
dan belanja barang. untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa
format sebagi berikut:
a. Lager gaji (daftar permintaan
gaji)
b. Buku catatan SPMU (Surat Perintah
Mengambil Uang)
3.
Lain-lain
Sudah
menjadi hal yang umum bahwa guru atau karyawan sering mempunyai sangkut paut
tersendiri dalam hal keuangan terutama gaji. Dalam hubungan ini misalnya
kegiatan arisan di sekolah koperasi antar guru dan lain-lain
Oleh
karenanya kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas
berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya, usaha pembinaan
kesejahteraan pegawai kiranya perlu diperhatikan data tersebut.
Maka
penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
a) Menginventarisasi rencana yang
akan dilaksanakan
b) Menyusun rencana berdasarkan
skala prioritas pelaksanaannya
c) Menentukan program kerja dan
rincian program
d) Menetapkan kebutuhan untuk
pelaksanaan rincian program
e) Menghitung dana yang dibutuhkan
f) Menentukan sumber dana untuk
membiayai rencana.
2.6 SUMBER-SUMBER KEUANGAN SEKOLAH
1. Dana
dari Pemerintah
Dana
dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian
Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun
ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di
dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III.
Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah
ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas
pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benarbenar sesuai dengan mata anggara
tersebut.
Selain DIK, pemerintah sekarang juga
memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara
berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
2. Dana
dari Orang Tua Siswa
Pendanaan
dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan
dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite
sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :
a. Dana
tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh
orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah
b. Dana
incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali
selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
c. Dana
sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang
dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu
ikatan apapun.
3. Dana
dari Masyarakat
Dana
ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota
masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu
sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari
kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan
pendidikan.
Dana ini ada yang diterima dari
perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik
milik pemerintah maupun milik swasta.
4. Dana
dari Alumni
Bantuan
dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam
bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana
yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang
tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung
kelancaran kegiatankegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini
ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui
acara reuni atau lustrum sekolah.
5. Dana
dari Peserta Kegiatan
Dana
ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati
pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan
komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.
6. Dana
dari Kegiatan Wirausaha Sekolah
Ada
beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana
ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang
pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya
koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.
2.7 PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKOLAH
Komponen
keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya
kegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain,
setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.
Dalam
tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175) memperlihatkan cara mengatur
lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana,
kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya.
Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan
masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan
dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan
saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional
Sekolah.
Muchdarsyah
Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap
penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran
keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola
perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of
business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para
pejabat pengelola.
Proses
pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
1. Perencanaan
anggaran
2. Strategi
mencari sumber dana sekolah
3. Penggunaan
keuangan sekolah
4. Pengawasan
dan evaluasi anggaran
5. Pertanggungjawaban
Pemasukan
dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan
RAPBS, antara lain:
1. Penerimaan
2. Penggunaan
3. Pertanggungjawaban
2.8 PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH YANG EFEKTIF
Pengelolaan
akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama
smua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Merancang
suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada
tahun pelajaran yang bersangkutan.
2. Melakukan
inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.
3. Melakukan
peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana
pendukung yang dapat dihimpun.
4. Menetapkan
prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang
bersangkutan.
5. Melakukan
perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan
(Depdiknas, 2000 : 178 – 179)
6. Menuangkan
perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah
disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
7. Pengesahan
dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang
Dengan
tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat
mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber
dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai
kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori
pembiayaan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan,
rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan.
2. Peningkatan
kegiatan dan proses belajar mengajar.
3. Peningkatan
kegiatan pembinaan kesehatan
4. Dukungan
biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil
5. Kegiatan
rumah tangga sekolah dan BP3
Dana
yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan
sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat
disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk
mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun
pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya
dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung
secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana
yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa
kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa
(SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah
siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada
masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian
sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan
tertentu dapat dicapai secara nasional.
2.9 PENYUSUNAN RAPBS
Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana
pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan.
RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas,
pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja
dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru,
komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap
tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi
kebutuhan sekolah secara optimal.
Prinsip Penyusunan RAPBS, antara
lain:
1. RAPBS
harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur,
bertanggung jawab, dan transparan.
2. RAPBS
harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat
terbuka di sekolah.
3. Dalam
menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan
dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.
Proses Penyusunan RAPBS meliputi:
1. Menggunakan
tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana
pengembangan sekolah
2. Menghimpun,
merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai
bidang yang luas cakupannya,
3. Menyelesaikan
analisis kebutuhan,
4. Memprioritaskan
kebutuhan,
5. Mengonsultasikan
rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah,
6. Mengidentifikasi
dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
7. Menggambarkan
rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb.), dan
mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan
hingga evaluasi.
2.10 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH
Kepala
sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai
penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap
triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan
kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka
dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua
siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
2.11 MANAJEMEN KEUANGAN DI UNIVERSITAS
Di
hampir setiap negara di Eropa prinsip-prinsip New Public Management (NMP) yang
menggabungkan devolusi otonomi keuangan jauh dari negara terhadap
lembaga-lembaga, dan kemudian, dalam institusi, turun untuk menghabiskan unit
di wajah batubara, telah mengambil terus. Di masa lalu hanya di Inggris dan
Irlandia, di Eropa, adalah universitas diberi hibah blok dan kiri untuk
mengelola dirinya, serentak universitas Austria harus beroperasi di bawah
otoritas pendanaan dari delapan pegawai seumur hidup sipil di Kementerian yang
menguasai aliran dana untuk seluruh sistem, misalnya furnitur biaya, atau
pemeliharaan bangunan atau pengeluaran perpustakaan pada buku, dan tidak pernah
berbicara satu sama lain - menggantung atas dari era Prusia yang berlanjut
sampai tahun 1980-an. Dalam hampir semua sistem pendidikan tinggi saat ini
universitas memiliki anggaran dan harus mengendalikan mereka meskipun ada
variasi: misalnya, di Swedia negara tetap bertanggung jawab untuk bangunan dan
pemeliharaan bangunan. Kemerdekaan mungkin agak berbeda dalam hal kebebasan
lembaga untuk mengalokasikan sumber daya internal, kebebasan untuk meminjam
dibatasi untuk hanya beberapa sistem, tetapi hampir di mana-mana universitas
memperoleh kemerdekaan anggaran dengan negara mempertahankan fungsi pengawasan
dan akuntabilitas yang membutuhkan, karena semakin ukuran dan kompleksitas
anggaran institusi individu sehingga negara tidak bisa lagi mengelola fungsi
itu sendiri dan keinginan untuk down load tanggung jawab untuk melakukannya
kepada lembaga. Di Jepang revolusi NPM terbesar dari semua berlangsung di mana,
dari 1 st April 2004, negara mentransfer anggaran universitas dalam
satu langkah dari yang sepenuhnya terintegrasi ke keuangan sendiri Kementerian
untuk manajemen universitas individu dan memaksakan anggaran dipotong juga, Universitas-universitas
Jepang dalam kekacauan karena mereka tidak tahu biaya mereka, tidak ada sejarah
akuntansi untuk pengeluaran terhadap anggaran dan tidak ada pengalaman dalam
mengalokasikan sumber daya sendiri.
a. Anggaran Perencanaan dan Strategi Kelembagaan
Dalam
keuangan kondisi modern terletak di jantung strategi akademik dan strategi real
institusional - ketiganya harus sepenuhnya terintegrasi dalam proses
perencanaan. Hal ini penting untuk tidak membiarkan keuangan mendominasi tetapi
untuk melihatnya sebagai platform di mana komponen lainnya didasarkan. Sebuah
rencana strategis yang tidak bisa ditampilkan secara finansial layak tidak
berharga, memang lebih buruk dari itu, berbahaya, karena kemungkinan kuat bahwa
hal itu akan destabilisasi oleh kekurangan keuangan di tahun 2 atau 3 tahun
dari rencana. Tapi menarik berbagai komponen rencana dan semua ide-ide untuk
pengembangan bersama adalah proses yang sulit dan tak satu pun yang dapat
dilakukan oleh seorang perencana memuaskan tunggal yang bekerja jauh di nya
atau kantornya: harus melibatkan berbagai kelompok akademisi dan administrator,
termasuk tim anggaran keuangan bekerja erat bersama-sama. Amplop keuangan perlu
ditentukan sejak awal dan dalam konteks Inggris setidaknya akan menyarankan
bertujuan untuk surplus 3% di Tahun 5 dari rencana dan bekerja kembali dari itu
sehingga anggaran dengan angka bottom line disiapkan untuk masing-masing tahun
terhadap 5 Tahun direncanakan giliran. Rencana tersebut harus ditinjau dan
direvisi setiap tahun dan proses untuk melakukannya merupakan elemen penting
dari manajemen kelembagaan. Dalam universitas yang dinamis ide-ide baru untuk
pengembangan akan muncul setiap tahun, kebutuhan tak terduga baru akan muncul,
atau masalah akan muncul di sisi infrastruktur / properti / perkebunan. Ini
perlu dimasukkan ke dalam rencana keuangan. Perencanaan tersebut harus melawan
mengabaikan isu spektakuler infrastruktur: pemikiran modern menunjukkan bahwa
Anda perlu berinvestasi setara dengan 4 sampai 5% dari nilai pertanggungan aset
fisik suatu lembaga secara tahunan dalam rangka memenuhi biaya pembaharuan dan
peningkatan bangunan dan peralatan. Setiap lembaga membutuhkan rencana
perawatan jangka panjang memperluas lebih dari 15 tahun jika ingin memiliki
masa depan yang berkelanjutan. Semua terlalu sering dalam proses ide-ide baru
akan bersaing dengan perkiraan biaya infrastruktur, kita tahu bahwa dalam
periode krisis keuangan universitas memotong anggaran biaya pemeliharaan staf
akademik pertama dan terakhir. Namun dalam sebuah lingkungan di mana negara
semakin kurang cenderung untuk mensubsidi penurunan institusional adalah
penting bahwa universitas menolak termism pendek dan berkomitmen untuk masa
depan yang berkelanjutan.
Lima
tahun tempat perencanaan keuangan sangat penting pada peramalan, selalu latihan
sulit ketika faktor yang tidak pasti begitu banyak perlu diperhitungkan dan
ketika variasi dari 1% atau 2% pada pendapatan atau pengeluaran dapat membuat
semua perbedaan untuk menghasilkan tingkat surplus yang diperlukan. Ini adalah
praktik yang baik untuk memantau grafik dengan komponen utama dari rencana
keuangan untuk menguji selama periode tahun seberapa akurat peramalan telah.
Peramalan ini pasti bukan ilmu pasti dan optimisme dan pesimisme dapat
mempengaruhi rencana bahkan lebih dari perubahan mendalam. Sebuah ramalan
pendapatan fee di luar negeri atau pendapatan penelitian eksternal yang selalu
lebih optimis kemudian dapat menjadi faktor yang akan diambil diperhitungkan.
Sama jika belanja pemeliharaan kurang tinggi daripada dianggarkan mungkin
mengingatkan salah satu kegagalan efisiensi dalam pengelolaan perkebunan.
b. Alokasi Sumber Daya
Alokasi
sumber daya berlaku di berbagai tingkatan di semua lembaga. Pada tingkat makro,
seperti tergambar dalam pilihan lima tahun rencana keuangan harus dibuat
antara, seperti yang telah kita lihat, mempertahankan tingkat infrastruktur,
biaya modal untuk bangunan baru dan perkembangan akademik baru. Kadang-kadang
pilihan ini mungkin melibatkan menetapkan target penghematan untuk daerah
tertentu serta target investasi. Alokasi untuk pengembangan modal, seperti,
misalnya, untuk sekolah bisnis berkembang, mungkin dengan harapan memperluas
pendapatan berulang. Alokasi sumber daya strategis jenis ini adalah fitur
penting dari proses perencanaan strategis dan memerlukan operasi canggih
penghakiman atas dasar informasi keuangan yang sehat. Keputusan tersebut akan,
di universitas energik, menjadi kompetitif - berapa banyak dari arus kas atau
kapasitas pinjaman dapat berkomitmen untuk proyek X dibandingkan dengan proyek
Y? Apa yang ada di kepentingan terbaik dari lembaga - pengembangan modal baru
untuk departemen X atau sumber daya untuk meningkatkan staf / mahasiswa rasio
di universitas atau untuk memperkuat administrasi ditekan keras? Sebagian besar
alokasi tersebut memiliki keduanya berulang dan implikasi modal.
Setelah
alokasi berulang keseluruhan telah dibuat untuk tujuan akademik langsung proses
sumber daya kedua alokasi biasanya mengambil alih untuk mendistribusikan sumber
daya untuk departemen akademis atau fakultas. Banyak universitas kini
bergantung pada Sumber Daya Mekanisme yang sangat diformulasikan Alokasi (RAM)
yang mengalokasikan sumber daya terhadap campuran data siswa dan staf, bukti
keberhasilan penelitian atau indikator kualitas lainnya, dan biaya dari
disiplin ilmu masing-masing. RAM adalah subyek dari banyak literatur teknis
tetapi kita harus mencatat bahwa sisi teknis dapat menyembunyikan kebijakan
penting dan keputusan organisasi yang sering tidak sepenuhnya diperdebatkan:
RAM formula mengandung insentif
untuk unit akademis untuk mengembangkan cara-cara tertentu.
Apakah
RAM hanya mencerminkan formula alokasi atau negara telah memberlakukan
kebijakan universitas sendiri penilaian?
RAM
dapat pahala misalnya keberhasilan dalam penelitian (dan karenanya menghukum
kurangnya keberhasilan) atau mungkin mencoba untuk memberikan penghargaan
kepada semua unit akademik yang sama.
Apa
saja yang termasuk dalam rumus RAM dan apa yang diputuskan judgementally dapat
bervariasi misalnya apakah unit akademik memiliki kekuatan untuk membuat
posting baru atau yang disediakan untuk tubuh mengalokasikan?
Adalah
unit akademik yang dana dialokasikan fakultas / sekolah atau departemen? Jika
yang pertama ada implikasi organisasi untuk kekuasaan dekan dan adanya proses
fakultas / sekolah alokasi sumber daya berbasis lanjut, jika yang terakhir ada
anggapan bahwa struktur departemen yang cukup kuat dan baik diberikan untuk
mengelola anggaran sehingga dibuat.
Apakah
unit akademik diberdayakan untuk membangun cadangan (atau defisit) dan
bagaimana mereka berbagi misalnya pendapatan dari biaya overhead pada
penelitian, atau dari 'keuntungan' pada kursus pendek dengan pusat.
Bagaimana
transparan adalah RAM dan apa implikasi hal ini memiliki untuk diskusi akademik
kebijakan?
Karakteristik
dari institusi finansial yang sehat
Ada
enam karakteristik kunci dari universitas finansial yang sehat:
1. Solvabilitas
jangka pendek;
2. Retensi
cadangan;
3. Manajemen
yang efektif dari utang jangka panjang;
4. Manajemen
yang efektif dari perkebunan;
5. Kemampuan
untuk menghasilkan non-dana negara;
6. Konsistensi
strategi anggaran dengan misi.
Sistem
pendidikan tinggi bervariasi dalam jumlah data keuangan yang mereka terbitkan
tentang lembaga dan Inggris mungkin adalah yang paling maju di Eropa dalam cara
menerbitkan data keuangan komparatif dan indikator kinerja keuangan. Data
tersebut sangat berharga karena mereka memungkinkan universitas untuk memantau
kinerja terhadap kelompok yang dipilih dari lembaga sejenis (misalnya
universitas dengan sekolah kedokteran) serta terhadap rata-rata nasional.
Dengan peningkatan meminjam sejumlah universitas di dunia yang luas telah
berusaha peringkat dari Standard and Poors yang menyediakan kerangka Peringkat
yang diakui secara internasional keuangan. Dari sini kita bisa belajar bahwa
Yale berperingkat AAA/A-1, University of Virginia AAA dan Bristol dan
Nottingham AA/stable/- (angka signifikan lebih baik daripada beberapa nama
rumah tangga dalam perdagangan ritel). Mendapatkan peringkat tersebut mungkin
merupakan bentuk seeking reputasi, universitas lebih bijaksana mungkin
memutuskan bahwa mereka akan lebih memilih fleksibilitas yang lebih besar dalam
negosiasi dengan bank dan rumah-rumah keuangan selain yang disediakan oleh
informasi tersebut tersedia untuk umum. Namun fakta bahwa universitas sedang
mencari untuk merek sendiri dengan cara ini memberitahu kita banyak tentang
sejauh mana pengelolaan keuangan mereka telah menjadi terkait erat dengan
kemampuan mereka untuk mempertahankan kinerja akademis mereka dalam lingkungan
global yang semakin kompetitif.
BAB
III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pada
dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan yang baik,
tetapi sistem yang efektif kurang dilaksanakan. Ketidak disiplinan dalam
penggunaan anggaran, serta pemimpin yang boros selalu menjadi fenomena
tersendiri. Untuk itu diperlukan kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang
efektif menuju keseimbangan antara sistem yang ada dalam mendistribusikan
sumbersumber dana pendidikan di Indonesia.
3.2 SARAN
Masalah
keuangan harus dipecahkan secara bersama jika kita ingin mendapatkan peluang yang
maksimal bagi semua sekolah agar dapat berkembang. Usaha dan pendanaan mandiri
merupakan cara pemecahan yang sangat hakiki bagi sekolah yang benar-benar ingin
berkembang. Jika berkaitan dengan masalah keuangan, maka sebaiknya digunakan
sistem manajemen terbuka. Dengan manajemen terbuka, maka semua keadaan sekolah
baik atau buruk bisa diketahui oleh siapa saja.
DAFTAR
PUSTAKA
Suryobroto, Manajemen Pendidikan
Di Sekolah. 2004. Jakarta. Rineka Cipta.
Mulyasa, Manajemen Berbasis
Sekolah. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya.
Danim, Sudarwan., dan Khairil. Profesi Kependidikan. 2011. Bandung. CV
Alfabeta.
Dimock, ME. dkk. Administrasi Negara.
1992. Jakarta: Rineka Cipta.
Idhochi Anwar, Moch. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Teori,
Konsep dan Isu,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar