do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Senin, 01 Februari 2016

Pemerintahan La Ode Rasyid



PEMBAHASAN
Pemerintahan La Ode Rasyid
(11-11-1965 s/d 3-12-1970)
                Pasca peristiwa G 30 S PKI yang diawali dengan lahirnya pemerintahan orde baru yang bertekad untuk memurnikan penyelenggaraan negara yang dijiwai oleh pancasila dan UUD 1945,maka terjadilah perubahan pada pemerintahan negara ynag semula,bahwa setiap dareah harus dipimpin militer tetapi kemudian dikembalikan kepada daerah masing-masing untuk menentukan figur yang menjadi bupati.
            Di Kabupaten Muna misalnya semula yang menjadi bupati adalah dari kalangan militer tetapi setelah peristiwa G 30 S PKI maka yang diberikan kepercayaan untuk menjadi bupati Muna pertama di zaman orde baru adalah La Ode Rasyid dan secara resmi sejak  tanggal 11 November 1965 ditetapkan sebagai bupati Muna ke III.Pemerintahan beliau juga tidak banyak melakukan perubahan-perubahan yang inofatif dalam pembangunan,karena dipengaruhi oleh dampak dari G 30 S PKI .Sehingga walaupun daerah sudah dianggap aman dan stabil tetapi roda pemerintahan belum berjalan secara efektif.
            Kondisi ini yang menghambat jalannya pembangunan di kabupaten Muna ,sehingga pada masa itu pemerintah hanya berorientasi pada proses menciptakan stabilitas politik dan menata kerangka landasan ekonomi kerakyatan.Oleh karena itu dalam periode pemerintahan la Ode Rasyid tidak banyak melakukan pembangunan fisik tetapi berfokus pada pembangunan non fisik yang berorientasi pada penataan dan rehabilitasi kultur masyarakat.Kepemimpinan La Ode Rasyid dalam periode 1965-1970 yang terhitung 1 priode berdasarkan UUD 1945 tidak melalui hasil DPR,karena pada saat itu terjadi kemndekan pelaksanaan pemilu,tetapi karena kondisi negara yang tidak stabil sehingga mengganggu proses ketatanegaraan.kondisi inilah yang menyebabkan sehingga pejabat dearah bupati tidak melalui proses pemilihan DPR termasuk bupati muna saat itu
            Rehebilitasi kondisi poitik yang dilakukan oleh pemerintahan La Ode Rasyid diawali dengan menata dan membersihkan pemerintahan dari unsur-unsur yang tercemar dengan organisasi PKI atau organisasi lainnyayang dianggap bertentangan dengan Pancasila  danUUD 1945.Rehabilitasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak yang berwajib atu militer,sehingga setiap aparatur negara yang terindikasi dan terkontaminasi organisasi terlarang itu langsung dinonaktifkan untuk kemudian diproses secara hukum hal ini terbukti
a)    Penonaktifan guru/pemecatan guru-guru yang dianggap terlibat dan bahkan termasuk yang dilibatkan.
b)   Pegawai-pegawai kehutanan dipecat akibat terindikasi terdaftar sebagai anggot asimpatisan organisasi PKI
c)    Termasuk rakyat yang dianggap menjadi simpatisan organisasi terlarang juga diproses secara hukum

Sterilisasi kondisi daerah dari unsur-unsur organisasi terlarang tersebut sebagai langkah awal untuk melaksanakan pembangunan daerah karena pembangunan itu bisa berjalan dengan efektif apabila ditunjang dengan stabilitas politik yang kondusif.Oleh karena itu periode pemerintahan LaOde Rasyid pembangunan fisik hukum berjalan secara efektif.






Pemerintahan Drs.La Ute
(13-12-1970 s/d 22-4-1974)

 Berakhirnya pemerintahan la ode rasyid kemudian di gantikan oleh Drs. La ute (13-12-1970) sebagai bupati muna ke IV. Pada masa pemerintahan la ute mengawali pelaksanaan repalita I sehingga orientasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya berupaya memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat melalui program swasembada pangan, sehingga prioritas pemerintaah adalah bertumpu pada pembangunan sektor pertanian.
Arah kebijakkan pemerintah saat itu adalah berupaya mengangkat taraf hidup masyarakat melalui perbaikan sektor pertanian. Strategi pemerintah daerah muna dalam menyukseskan program pemerintah adalah :
a.      Dalam Bidang Politik
Dalam bidang politik yaitu menerapkan kebijakkan umum yang berkaitan dengan stabilisasi aparatur daerah. Pada saat itu personil pegawai masih sangat terbatas, sehingga dengan keterbatasan ini diefektifkan pembagian kerja (Job Description) utamanya pada instansi-instansi politik yang berkaitan dengan kelancaran administrasi daerah.
Lembaga-lembaga yang menjadi prioritas utama adalah :
1.       Personil kesekretarian daerah lengkap dengan bagian-bagiannya
2.      Badan statistik daerah sebagai lembaga sensus, karena pada saat itu menghadapi pemilu 2 tahun 1971.
3.      Departemen pendidikan dan kebudayaan yaitu institusi yang menata pendidikan daerah.
4.     Departemen agama
5.      Kehakiman sebagai lembaga hukum yang menangani kasus baik kriminal maupun kasus berdata.
6.      Landenform (Badan pertahanan/Agraria) yang menata kepemilikkan tanah masyarakat
7.      Personil departemen kesehatan yang ditempatkan dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Muna
8.      Personil pegawai kecamatan
Stabilitasi personil aparatur daerah ini bertujuan untuk memudahkan perbaikkan administrasi daerah yang belum berjalan secara efektif. Sedangkan ditinjau dari sisi politik bahwa stabilitasi aparatur daerah adalah untuk memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 1971.
Pemerintahan Drs. La Ute adalah sebagai bupati pertama yang melaksanakan pemilihan umum sejak Kabupaten Muna terbentuk, oleh kerena itu adalah merupaka ujian berat bagi pemerintahan saat itu, sekaligus mempertaruhkan jabatan jika pemilu itu dianggap gagal atau terjadi kesalahan-kesalah fatal dalam pelaksanaannya.
Tetapi sebagai keseriusan pemerintah dalam melaksanakan pemilu sehingga pelaksanaanya dianggap berhasil. Melalui hasil pemilihan 1971maka terbentuklah DPRD Kabupaten untuk menggantikan DPRGR yang terbentuk setelah Muna menjadi Kabupaten. Peran Legislatif sebagaimana yang diisyaratkan UU telah berjalan walaupun belum secara efektif yang disebabkan keterbatasan dana saat itu.
b.      Sektor Ekonomi
Pelaksanaan repelita 1 yang dimulai sejak 1 April 1969, maka pada saat pemerintahan la Ute program dalam sektor ini adalah rehabilitasi fisip dan pemantapan kader melalui penelitian :
1.       Rehabilitasi Pertanian
Dalam progrm ini pemerintah memfasilitasi pembukaan lahan-lahan kebun baru yang saat itu terbengkalai sebagai akibat kondisi daerah yang tidak stabil,pemeritah berupaya memberikan motivasi kepada masyarakat mengatasi kelaparan dengan memperdayakan potensi rakyat untuk membuka perkebunan dan di berikan bantuan megatasi hama tanaman berupa :
-         Pengadaan racun babi (hand sprayer)
-         Penjaringan babi hutan sebagai hama utama bagi petani di Muna
-         Kader petani desa
2.      Sedangkan dalam bidang industri yaitu :
-         Pendidikan kader industri pertenunan (1971)
-         Pendidikian keterampilan pengasinan ikan
c.      Sektor perhubungan 
Program dalam sektor ini adalah rehabilitasi berat jalan/jembatan/deker antara Tampo-Waara yang menghubungkan antar Kabupaten di Sultra, upgrading jalan Raha-Tampo, rehabilitasi jalan/jembatan Raha-Tampo.
d.     Bidang kesehatan
Yaitu melakukan rehabilitasi Rumah sakit kabupaten baik personil maupun sarana-prasarana dan upgradig tenaga medis (kesehatan). Demikian sketsa pemerintaan La Ute yang berakhir setelah terpilihnya Laode Kaimudin sebagai Bupati Muna selanjutnya .

















PENDAHULUAN
           
           Kabupaten Muna telah berdiri pada abad 19 yang pada saat itu pemerintahannya berbentuk kerajaan.Tetapi ketika era reformasi setiap daerah telah dibentuk sebuah kabuaten yang dipimpin oleh sebuah bupati.Seorang bupati merupakan seseorang yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin sbeuah daerah atau kabupaten.Sebuah kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan yang dipimpin oleh camat dan dalam sebuah kecamatan terdiri dari beberapa desa yangg dipimpin oleh kepala desa atau kelurahan yang dipimpin oleh lurah
            Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki pemimpin yang dikenal sebagai seorang bupati atau walikota.Pada masa orde baru seorang bupati dipilih melalui Pilkada.Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah berdasarkan hitungan suara terbanyak rakyat.Seperti halnya bupati Muna,setelah peristiwa G 30 S PKI bupati di Muna dipilih melalui Pilkada .Namun selama organisasi PKI masih bergerak bupati harus berasal dari kalangan militer.
            Di Kabupaten Muna telah ada 12 bupati yang memimpin.Diantara bupati bupati tersebut ada yang banyak melakukan perubahan dan ada juga yang tidak banyak melakukan perubahan.Ketika organisasi PKI masih berkeliaran ,Bupati bupati muna tidak banyak melakukan perubahan ,mereka berusaha untuk menyingkirkan organisasi PKI.Setelah orde baru barulah pembangunan di kabupaten Muna dilanjutkan.Diantara bupati-bupati muna ada beberapa nama yang banyak melakukan pembangunan salah satunya adalah Ridwan Bae.
Di kabupaten Muna terdapat banyak sumber daya alam,tetapi sumber daya alam tersebut tidak banyak yang dapat memanfaatkannya.Salah satu produk andalan kabupaten Muna adalah jati yang saat ini semakin habis akibat banyaknya penebangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.Oleh karena itu siapapun yang menjadi bupati Muna harus dapat menjaga dan melestarikan daerah ini agar tidak terjadi kerusakan kerusakan yang fatal.





           
PENUTUPAN
KESIMPULAN
            Bupati Muna pertama di zaman orde baru adalah La Ode Rasyid dan secara resmi sejak  tanggal 11 November 1965 ditetapkan sebagai bupati Muna ke III.Pemerintahan beliau juga tidak banyak melakukan perubahan-perubahan yang inofatif dalam pembangunan,karena dipengaruhi oleh dampak dari G 30 S PKI .Sehingga walaupun daerah sudah dianggap aman dan stabil tetapi roda pemerintahan belum berjalan secara efektif. Kondisi ini yang menghambat jalannya pembangunan di kabupaten Muna ,sehingga pada masa itu pemerintah hanya berorientasi pada proses menciptakan stabilitas politik dan menata kerangka landasan ekonomi kerakyatan.Oleh karena itu dalam periode pemerintahan la Ode Rasyid tidak banyak melakukan pembangunan fisik tetapi berfokus pada pembangunan non fisik yang berorientasi pada penataan dan rehabilitasi kultur masyarakat. Berakhirnya pemerintahan la ode rasyid kemudian di gantikan oleh Drs. La ute (13-12-1970) sebagai bupati muna ke IV. Pada masa pemerintahan la ute mengawali pelaksanaan repalita I sehingga orientasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya berupaya memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat melalui program swasembada pangan, sehingga prioritas pemerintaah adalah bertumpu pada pembangunan sektor pertanian. Arah kebijakkan pemerintah saat itu adalah berupaya mengangkat taraf hidup masyarakat melalui perbaikan sektor pertanian








TUGAS MULOK

PEMERINTAHAN BUPATI MUNA KE III DAN IV


           




Di Susun Oleh 
Kelas                 :XI IPA 4
Kelompok         : II
Nama                : -Laode Muhammad Saum Fasihu
                           -Muhammad Nur Ramadhan
                           -Wd Ambarwati
                           -Taufik Hidayat
                           -Wd.Astika Tamsila
                            -Kasmiati
2015/2016
Posting Komentar